Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, Ketua DPC PKB Pamekasan, KH. Ali Wafa Subki, dewan syuro, mustasyar, jajaran kepengurusan DPC PKB Pamekasan, serta Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dari 13 kecamatan.

Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Multazamudz Dzikri berpesan kepada pengurus DPC yang baru agar senantiasa menguatkan sinergi serta berupaya maksimal dalam memperjuangkan kemaslahatan masyarakat.

“Maka dari itu struktur harus kuat, harus siap para pengurus mengabdi kepada masyarakat,” harapnya saat memberikan sambutan.

Sementara, Ketua DPC PKB Pamekasan, KH. Ali Wafa Subki menyampaikan bahwa penyerahan surat keputusan (SK) dari DPP PKB menjadi momentum dalam menata kembali niat mengabdi kepada agama, bangsa dan negara.

“Momen ini menjadi titik awal bagi kita sebagai kader PKB untuk harus solid dengan adanya SK baru,” tegasnya.

“Maka sejak hari ini mari kita mulai menyiapkan dan memberikan segala potensi untuk terus mengabdi kepada masyarakat,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan SK Pengurus Pusat (DPP) PKB, DPC PKB Pamekasan periode 2026-2031 kembali dipimpin oleh KH. Ali Wafa Subki, Sekretaris, Moh. Faridi, dan Bendahara, Khairul Umam. (lum)

Artikel Kick Off Kepengurusan Baru, Ketua PKB Pamekasan Harap Jadi Momen Reset Semangat Pengabdian pertama kali tampil pada Lebur.id.

Aspirasi tersebut disampaikan saat Hari Fraksi PKB DPRD Pamekasan yang rutin dilakukan setiap pekan lewat live streaming di platform media sosial (medsos).

“Kami barusan live tiktok di hari fraksi, keluhan di komentar-komentar itu banyak nanya soal pemilihan kepala desa. begitu,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, Jum’at (19/6/2026).

Menurutnya, aduan itu penting untuk ditindak lanjuti usai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang desa yang terbit bulan Maret 2026 lalu.

Dengan adanya PP itu, pihaknya menilai bahwa Pilkades serentak secara hukum sudah bisa dilaksanakan, namun terkendala oleh pansus desa yang belum dibentuk oleh DPRD Pamekasan serta belum adanya pengajuan peraturan daerah (Perda) tentang desa oleh pemerintah daerah.

Sementara, lanjutnya, panitia khusus (pansus) desa DPRD Pamekasan yang sudah ada sebelum terbitnya PP tersebut saat ini masih ditutup dan belum dibentuk kembali.

“Setelah PP lahir, ini pansusnya belum dibentuk lagi. Sehingga belum ada turunan dari PP 16, oleh karena itu kami meminta pimpinan DPRD Pamekasan agar bagaimana pansus segera dibentuk kembali,” tegasnya.

“Dan Perda (peraturan daerah) tentang pemerintahan desa segera lahir,” pungkasnya.

Sementara, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menyebut bahwa pembentukan pansus desa yang baru setelah terbitnya PP masih menunggu usulan nama-nama anggota DPRD Pamekasan dari 8 fraksi yang ada.

“Bukan ditutup (pansus,red), tapi berakhir masa jabatannya,” terangnya. (di)

Artikel Masyarakat Minta Kepastian Pilkades Serentak, Fraksi PKB DPRD Pamekasan Janji Kawal Tuntas pertama kali tampil pada Lebur.id.

Amanah tersebut merupakan periode ketiga Ra Ali, sapaannya, menakhodai DPC PKB Pamekasan mulai dari periode 2016-2021, kemudian 2021-2026, serta 2026-2031.

Ketua panitia pelaksana musyawarah cabang (Muscab) DPC PKB Pamekasan, Moh. Faridi mengatakan, penetapan Ra Ali sebagai ketua DPC ini diumumkan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) melalui secara daring pada Kamis (11/6/2026).

“Untuk posisi Ketua DPC PKB Pamekasan Periode 2026–2030, KH Ali Wafa Subki sudah resmi ditetapkan kemarin. Sementara untuk posisi sekretaris dan bendahara saat ini masih belum ditentukan,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan itu, terdapat beberapa figur yang muncul pada Muscab DPC PKB Pamekasan di Ballroom Azana Style Hotel Pamekasan, Minggu (5/4/2026) lalu. Diantaranya yakni KH. Ali Wafa Subki, KH. Sahibuddin, Syafiuddin, Imam Hosairi, Khairul Umam, Moh. Faridi, dan Abd. Mu’in.

Dari nama-nama itu kemudian mengerucut menjadi tiga kandidat kuat yang diusulkan kepada DPP PKB, ketiganya yakni KH. Ali Wafa Subki, Khairul Umam, dan Moh. Faridi.

Sedangkan untuk metode pemilihan, DPP PKB menggunakan sistem terbuka dan mengutamakan kualitas, bukan voting. Mulai dari uji kelayakan dan kepatutan (UKK), tes psikologi, hingga tes wawancara.

Menanggapi amanah tersebut, Ra Ali menegaskan komitmennya untuk langsung tancap gas. Ia memastikan proses reorganisasi serentak di tingkat cabang akan berjalan tegak lurus sesuai dengan arahan pusat demi penguatan kelembagaan partai.

“Fokus kami ke depan adalah terus memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mematangkan kesiapan partai dalam menghadapi berbagai agenda politik mendatang,” tegas Ra Ali, Jum’at (12/6/2026).

Pada periode ini, ia berharap PKB Pamekasan mampu mempertahankan capaian positifnya sekaligus memperbesar kontribusi partai dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Pamekasan.

Faridi menilai, kembalinya Ra Ali ke kursi pimpinan tidak lepas dari rapor hijaunya selama memimpin PKB Pamekasan. Ia dinilai sukses menjaga soliditas internal serta memperkuat posisi tawar politik PKB di Bumi Gerbang Salam.

Tidak hanya itu, pada Muscab 2021 lalu, performa kepemimpinan Ra Ali juga mendapat apresiasi dari DPP PKB berkat tata kelola administrasi yang rapi, laporan keuangan yang transparan, serta keberhasilan meningkatkan perolehan kursi legislatif. (lum)

Artikel Kembali Pimpin PKB Pamekasan, Ra Ali Segera Tancap Gas pertama kali tampil pada Lebur.id.

“Sampai hari ini kami menyampaikan bahwa pada dasarnya memang perubahan dapil itu mungkin-mungkin saja, tapi dengan beberapa syarat,” kata Idham saat melakukan kunjungan ke kantor KPU Pamekasan, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, penataan ulang dapil sejauh ini masih menunggu hasil dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu.

“Karena memang hal tersebut ranahnya masih ada dalam ranah pembentuk undang-undang. Kita tunggu saja berkaitan dengan rencana pembahasan RUU tersebut, itu memang ranahnya masih di pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR,red),” lanjutnya.

Dikatakan, setidaknya terdapat dua syarat yang harus diperhatikan dalam menata ulang dapil. Pertama yakni pertumbuhan penduduk, sebab dalam aturan penataan dapil itu terdapat istilah kesetaraan nilai suara atau equal population.

“Dalam Pasal 192 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu jelas batasan-batasan berkaitan dengan jumlah kursi di DPRD seperti apa. Nah, kalau dia melampaui satu batasan-batasan tersebut, ya mau nggak mau kan harus ditata,” terangnya.

Kemudian, syarat kedua yakni dapil harus memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil, seperti menghindari terjadinya gerrymandering atau manipulasi batas dapil yang dapat menguntungkan partai politik atau kandidat tertentu.

“Yang jelas penataan daerah pemilihan ini secara formal itu ada di dalam Pasal 167 Ayat 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adanya di tahapan penyelenggaraan pemilu,” jelas Idham.

Selain itu, pihaknya juga berpesan kepada KPU Pemekasan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Utamanya dalam hal penyebarluasan informasi, edukasi, maupun sosialisasi kepemiluan.

“Karena kita ini adalah lembaga demokrasi yang harus memberikan pencerahan ataupun pengetahuan ini berkaitan dengan literasi demokrasi,” pungkasnya.

Pada kunjungan tersebut, Idham Holik disambut langsung lima orang komisioner KPU Pamekasan, Mahdi, Mohammad Halili, A. Tajul Arifin, Moh. Amiruddin, dan Hanafi, serta jajaran sekretariat KPU Pemekasan. (lum)

Artikel Berkunjung ke Pamekasan, Komisioner KPU RI Sebut Perubahan Dapil Bisa Terjadi pertama kali tampil pada Lebur.id.

Pada Muscab tersebut, PKB Pamekasan mengusung tema ‘kobhung’ dalam konsep ‘taneyan lanjhang’ sebagai simbol kebersamaan dan kekeluargaan dalam mengambil setiap keputusan maupun menyelesaikan persoalan.

“Kobhung itu pada masyarakat Madura, utamanya pada konsep masyarakat ‘taneyan lanjhang’ itu merupakan sebuah sentral, tempat yang sakral, tempat yang dijadikan tujukan bagi semua keluarga besar di ‘taneyan lanjhang’ itu,” ujar Ketua DPC PKB Pamekasan, KH. Ali Wafa Subki ketika sambutan.

“Disitulah kemudian tempat menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah, menyelesaikan segala sesuatu secara kekeluargaan,” lanjutnya.

Oleh karenanya, ia berharap Muscab PKB pada kesempatan tersebut bisa menghasilkan kepengurusan baru yang membawa kedamaian bagi seluruh pengurus dan kader PKB Pamekasan.

“Sehingga perjalanan PKB ke depan bersama partai-partai yang lain senantiasa bisa merupakan bagian dari upaya yang melestarikan dan mewujudkan pembangunan bangsa dan negara yang semakin maju,” tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan pesan Ketua DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar kepada para kader PKB Pamekasan bahwa partai berlogo ‘lebah’ itu bukan hanya partai lima tahunan yang hanya aktif di tengah masyarakat menjelang Pemilu atau Pilkada saja.

Lebih dari itu, PKB harus hadir di setiap sendi kehidupan masyarakat, dan harus selalu siaga kapanpun masyarakat membutuhkan.

“Jadi sahabat-sahabat semua, dari mulai sekarang, ayo. Karena fenomenanya beda, jangan sampai ditanya mana kerjanya teman-teman PKB ini,” ungkapnya saat memberi sambutan.

Selain itu, pihaknya juga berpesan Ketua agar para pengurus PKB senantiasa beradaptasi pada setiap perkembangan teknologi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat.

“Kita juga kampanye sudah bukan lagi kampanye dengan gaya-gaya yang seperti dulu. Semua harus aktif, bagaimana cara tata kelola menyampaikan pesan ke publiknya, adaptif dengan perkembangan zaman,” jelasnya.

Menurutnya, fenomena politik pada Pemilu mendatang bisa berbalik dari Pemilu 2024 lalu. Sebab persentase pemilih mayoritas akan diisi oleh para pemilih pemula.

“Ke depan, kita harus menjelaskan kepada gen-gen itu, dari mulai Millennial, Gen Z, bahkan nanti Gen Alpha, yang akan menjadi penentu arah kebijakan dan arah bangsa ini ke depan,” terang Wakil Ketua DPR RI itu.

“Saya atas nama Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar, dengan mengucap ‘Bismillahirrahmanirrahim’ pada hari Ahad 5 April 2026 bertempat di Ajana Style Hotel Madura, Muscab DPC PKB Pamekasan secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin, Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PKB, Aliyadi Mustofa, sejumlah ketua partai politik di Pamekasan, dan Forkopimda.

Kemudian, Ketua DPC PKB Pamekasan, KH. Ali Wafa Subki, Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, jajaran anggota DPRD Pamekasan Fraksi PKB, para pengurus DPC dan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dari 13 kecamatan, serta para kader dan simpatisan PKB Pamekasan. (lum)

Artikel Muscab DPC PKB Pamekasan, Wakil Ketua DPP Sampaikan Pesan Gus Muhaimin pertama kali tampil pada Lebur.id.

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI.

Puluhan pengusaha dari berbagai sektor usaha di Pamekasan hadir pada kegiatan tersebut. Selain sebagai ajang silaturrahmi, momentum itu sekaligus menjadi ruang dialog antara insan pers dengan para pengusaha.

Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam menegaskan, PWI merupakan organisasi profesi, bukan organisasi politik. Oleh karena itu, pihaknya berani memastikan organisasi yang ia nahkodai steril dari kepentingan politik praktis.

“PWI adalah Persatuan Wartawan Indonesia, bukan Partai Wartawan Indonesia. Kita sama-sama satu tujuan untuk membangun Pamekasan,” ujarnya ketika sambutan.

“Konsep acara ini sudah dirancang jauh hari sebagai bentuk penghormatan kepada para pengusaha yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan dan kesejahteraan Pamekasan,” terangnya.

Dalam forum tersebut, Anam juga menanggapi kegelisahan sejumlah pengusaha terkait keberadaan oknum yang mengatasnamakan wartawan dengan modus silaturahmi namun disertai dugaan intimidasi.

Menurut Anam, profesi wartawan bersifat terbuka sehingga siapa pun dapat menjadi wartawan di era saat ini. Namun di internal PWI, seorang wartawan dinyatakan profesional apabila telah mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) atau lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Sementara bagi yang belum mengikuti UKW, profesionalisme dapat dilihat dari karya dan perilakunya.

“Karena profesi ini terbuka, tantangannya adalah bagaimana masyarakat dapat membedakan wartawan yang profesional dan yang tidak,” katanya.

“Jika karyanya proporsional, mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ) dan pedoman media siber, maka dapat dikategorikan profesional. Hanya saja secara de jure belum mengikuti UKW,” tegasnya.

Anam menambahkan, fungsi utama wartawan meliputi empat hal, di antaranya fungsi informatif dan edukatif. Wartawan, menurutnya, bertugas menyampaikan informasi secara tertulis maupun audiovisual serta memberikan edukasi kepada publik.

“Tidak ada ceritanya wartawan profesional bertanya secara provokatif. Disebut provokatif, jika pemberitaan tidak berimbang dan tidak melakukan cover both sides,” tukasnya.

Anam berharap, ke depan jalinan hubungan antara insan pers dan pelaku usaha semakin harmonis sekaligus memperkuat komitmen terhadap praktik jurnalistik yang profesional dan beretika. (lum)

Artikel Di Depan Para Pengusaha, Anam Tegaskan PWI Pamekasan Steril dari Politik Praktis dan Praktik Intimidatif pertama kali tampil pada Lebur.id.

Pada prosesnya, terdapat dua bakal calon yang resmi mendaftar sebagai Ketua DPD Pamekasan partai berlambang pohon beringin tersebut. Keduanya yakni Djohan Susanto dan Imam Syafi’i Yahya.

Meski demikian, Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan, Rize Ikhwan Muttaqin menyampaikan bahwa seluruh berkas yang diserahkan oleh kedua bakal calon masih akan melalui proses verifikasi dan validasi lewat panitia Steering Committee (SC).

“Saat ini kami masih menunggu hasil verifikasi dokumen yang disampaikan para bakal calon. Panitia SC akan memastikan apakah seluruh berkas telah sah dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan,” ujar Rize, Senin (12/1/2026).

Pria yang juga menjabat anggota DPRD Pamekasan ini berharap, momentum Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD Partai Golkar Pamekasan dapat menjadi titik balik dalam memperkuat soliditas internal partai sekaligus meningkatkan peran Golkar di tengah masyarakat.

“Kami berharap ke depan Partai Golkar Pamekasan semakin solid, lebih bermanfaat bagi masyarakat, perolehan suara dan jumlah anggota fraksi meningkat, bahkan jika memungkinkan bisa menjadi pemenang pada pemilu mendatang,” harapnya.

Ketua panitia SC Musda XI DPD Golkar Pamekasan, Syaiful Anam mengatakan bahwa setelah tahap pendaftaran ditutup, pihaknya akan melanjutkan ke tahap verifikasi berkas guna memastikan segala tahapan dan persyaratan sesuai prosedur.

“Setelah pendaftaran, Partai Golkar akan melanjutkan dengan proses verifikasi berkas apakah sudah memenuhi syarat apa belum,” terangnya, Senin (12/1/2026).

Di sisi lain, salah satu bakal calon ketua DPD, Djohan Susanto mengaku optimis menang dalam pemilihan Ketua DPD Golkar Pamekasan. Bahkan, ia menyebut sudah mengantongi dukungan dari 11 Pimpinan Kecamatan (PK).

Sedangkan jumlah PK yang punya hak memilih Ketua DPD Golkar Pamekasan yakni sebanyak 13 PK.

“Saya menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua DPD Golkar Pamekasan. Saya optimis pasti menang,” ungkap Djohan Susanto usai mendaftar di kantor DPD Golkar Pamekasan, Senin (12/1/2026).

Sementara, bakal calon berikutnya, Imam Syafi’i Yahya mengungkapkan bahwa tekadnya untuk maju berkontestasi dalam pemilihan Ketua DPD Golkar Pamekasan tidak lepas dari dorongan dan dukungan sejumlah tokoh partai serta PK Golkar di Pamekasan.

“Alhamdulillah, saya berangkat maju sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan atas dukungan beberapa tokoh dan pimpinan kecamatan,” katanya, Senin (12/1/2026).

Ia berkomitmen jika nantinya terpilih, akan berupaya maksimal untuk membesarkan Partai Golkar di Kota Gerbang Salam. Selain itu, pihaknya bertekad untuk menambah perolehan kursi legislatif pada Pemilu yang akan datang.

“Mohon doa dan dukungannya. Ini amanah besar yang harus saya perjuangkan apabila ditakdirkan terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan,” pungkasnya. (lum)

Artikel Pendaftaran Ditutup, Dua Kandidat Bakal Berebut Kursi Ketua DPD Golkar Pamekasan pertama kali tampil pada Lebur.id.

Istigasah dan do’a bersama ini berlangsung dengan khidmat di sela kegiatan Pendidikan Politik yang dihadiri ratusan kader Partai Demokrat se-Pamekasan di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Minggu (7/12/2025).

Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan, Ismail menyebut bahwa pihaknya sengaja melakukan istigasah dan do’a bersama untuk korban banjir Sumatera sebelum kegiatan Pendidikan Politik dimulai. Hal itu sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara sebangsa yang tengah berduka.

Pada kesempatan itu, seluruh peserta yang hadir tampak berdiri tegak dalam kebersamaan seraya menyatukan do’a agar para korban bencana alam senantiasa diberi kekuatan menghadapi musibah yang menimpa mereka.

“Do’a bersama ini kita tujukan untuk para saudara yang mengalami musibah dan menjadi korban bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia, terutama banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ungkap Ismail ketika sambutan.

“Bagi mereka yang meninggal dunia, semoga Allah SWT mengampuni segala dosanya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan keteguhan hati,” sambungnya.

Ismail menegaskan bahwa kader Demokrat Pamekasan turut merasakan duka mendalam atas bencana yang terjadi. Selain itu, ia juga berharap dan berdo’a agar musibah serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

“Kami sangat berduka sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Semoga bencana alam seperti ini tidak terjadi lagi, dan negeri kita selalu diberi keselamatan,” ujarnya.

Ia menungkasi, kegiatan Pendidikan Politik ini tidak hanya menjadi momentum pembelajaran politik. Lebih dari itu juga menjadi ruang refleksi kemanusiaan, mengingatkan pada pentingnya persatuan dan sikap saling peduli antar warga bangsa saat menghadapi situasi sulit. (lum)

Artikel Disela Pendidikan Politik, Kader Demokrat Pamekasan Do’a Bersama untuk Korban Bencana Sumatera pertama kali tampil pada Lebur.id.

Acara tasyakuran itu merupakab wujud rasa syukur atas penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto kepada para tokoh bangsa, seperti KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Syaikhona Muhammad Kholil, dan Marsinah.

“Tiga tokoh ini memang sejak awal diusulkan oleh DPW PKB, sehingga kebahagian akhirnya gelar tersebut dianugerahkan,” ujar Ketua DPC PKB Pamekasan, KH. Ali Wafa Subki, Rabu (12/11/2025) malam.

Menurut Ra Ali, sapaannya, peran tiga tokoh tersebut begitu sentral terhadap kemajuan peradaban negara dan masa depan generasi penerus bangsa.

“Seperti Gus Dur, beliau tokoh bangsa, ulama dan secara konsisten menegakkan nilai-nilai demokrasi serta membela kelompok minoritas, sehingga patut menerima gelar tersebut,” terangnya.

Ia melanjutkan, sosok Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang getol menyuarakan toleransi dan pluralisme. Selain itu, Presiden RI ke-4 ini juga merupakan tokoh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian, Syaikhona Muhammad Kholil dikenal sebagai ulama besar yang sukses melahirkan sejumlah tokoh besar di tanah air. Sebut saja, KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, KHR. As’ad Syamsul Arifin, serta ulama besar lainnya.

“Sementara sosok Marsinah dikenal sebagai aktivis buruh yang gigih memperjuangkan hak-hak para buruh sehingga dinilai sebagai simbol keberanian, moral dan perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM),” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, mengaku bersyukur sekaligus bangga atas penganugerahan gelar pahlawan kepada tiga tokoh tersebut.

“Semoga kita mampu melanjutkan perjuangan tiga sosok hebat ini sehingga bisa berdampak positif bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan anugerah pahlawan kepada 10 tokoh nasional bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, 10 November, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.

Adapun 10 tokoh tersebut yakni KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jawa Timur,  Jenderal Besar TNI Soeharto, Jawa Tengah, Marsinah, Jawa Timur, Mochtar Kusumaatmadja, Jawa Barat, Hj Rahma El Yunusiyyah, Sumatera Barat, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Jawa Tengah.

Selanjutnya, Sultan Muhammad Salahuddin, Nusa Tenggara Barat, Syaikhona Muhammad Kholil, Jawa Timur, Tuan Rondahaim Saragih, Sumatera Utara, serta Zainal Abidin Syah, Maluku Utara. (lum)

Artikel DPC PKB Pamekasan Tasyakuran Atas Gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah pertama kali tampil pada Lebur.id.

Menurutnya, dunia mahasiswa sebagai miniatur sebuah negara serta sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan seharusnya juga memahami ilmu legislatif dan pemerintahan.

“Setidaknya mahasiswa itu harus tahu tiga fungsi legistatif khususnya DPRD. Pertama, fungsi legislasi, yaitu menyusun peraturan daerah bersama eksekutif. Berikutnya yaitu fungsi anggaran untuk membahas dan menyetujui usulan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ujarnya kepada Lebur.id, Selasa (14/10/2025).

Adapun fungsi ketiga yakni fungsi pengawasan guna mengontrol eksekutif dalam menjalankan program dan kebijakan, mengelola APBD, serta menegakkan peraturan daerah (Perda).

“Kemudian, legislasi DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) sebagai miniatur negara tentu ingin tahu bagaimana proses penganggaran. Maka saya menjelaskan bagaimana proses dari RPJMD (Rancangan Program Jangka Menengah Daerah) ke RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) ke KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta APBD kabupaten,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi kegiatan Sekolah Legislatif yang digelar DPM Unira tersebut. Ia berharap, mahasiswa bisa mengisi sendi-sendi pemerintahan dengan baik di masa yang akan datang.

“Saya berharap, adik-adik mahasiswa yang di masa depan berksempatan duduk di kursi pemerintahan baik ekseiutif maupun legislatif, bisa lebih baik dan lebih hebat dari generasi sekarang,” tutup Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan itu. (lum)

Artikel Hadiri Sekolah Legislatif DPM Unira, Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Harap Mahasiswa Jadi Legislator Hebat pertama kali tampil pada Lebur.id.