Pemantauan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Masrukin, bersama Asisten Administrasi Umum, Akmalul Firdaus, Kepala Diskop UKM dan Naker, Muttaqin, Kepala Dishub, Ajib Abdullah, Kepala Satpol PP dan Damkar, Mohammad Yusuf Wibiseno, pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo, Taufikurrachman, serta beberapa pejabat lainnya.

Sebelumnya, Pemkab Pamekasan melakukan penutupan sementara area eks stasiun untuk ditempati PKL. Hal itu sebab adanya dugaan aktivitas yang melanggar norma agama dan normal sosial.

“Kita turun bersama lintas OPD yang dipimpin pak sekda selaku ketua tim koordinasi penataan PKL. Karena kita niatnya revitalisasi yang diantaranya juga mengembalikan fungsi,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, Musttaqin saat ditemui di lokasi, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, selain persoalan di atas, faktor lain yang menjadi keluhan di area eks stasiun PJKA yakni penataan parkir yang semrawut. Oleh karena itu, salah satu upaya yang akan pihaknya selain penataan ulang PKL juga penataan parkir yang lebih rapi dan ramah pengunjung.

“Kita analisasi dulu biar berfungsi sebagaimana mestinya, mungkin nanti ada beberapa kios tata ulang, ya rombong rombong yang tidak permanen itu,” ujarnya.

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan area eks stasiun PJKA akan dibuka kembali untuk para PKL kembali membuka lapak. Namun, pihaknya akan berusaha maksimal agar sesegera mungkin lokasi tersebut kembali beroperasi.

“Pastinya kapan (dibuka, red) kami belum bisa memastikan. Tapi kami usahakan sesegera mungkin,” tegasnya.

Dia berharap, PKL yang beroperasi di daerah tersebut memahami kepentingan umum, tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Seperti pemberian akses jalan bagi pengunjung motor maupun mobil, serta menjaga kebersihan.

“Karena ketika kepentingan besarnya terpenuhi, saya yakin akan menguntungkan mereka secara personal,” pungkasnya. (lum)

Artikel Pemkab Pamekasan Usahakan Eks Stasiun PJKA Segera Beroperasi pertama kali tampil pada Lebur.id.

Pada kegiatan yang dikonsep secara lesehan tersebut, Cabup pasangan Kharisma, Kholilurrahman menerima berbagai aspirasi dan masukan dari puluhan masyarakat yang hadir, khususnya yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Seorang PKL yang berjualan di kawasan Arek Lancor, Iril mengatakan, sejauh ini penataan para PKL di kawasan Arek Lancor masih belum maksimal. Misalnya seperti tata kelola yang berdampak pada penghasilan para PKL yang juga belum signifikan.

Ia mencontohkan pada kegiatan Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu pagi. Menurutnya, pada event mingguan itu penataan PKL sangat amburadul yang tidak jarang menimbulkan penumpukan kendaraan atau bahkan kemacetan. Kondisi tersebut juga berimbas pada volume penjualan dagangan para PKL yang tidak maksimal.

“CFD yang sekarang tidak seperti dulu. Tolong kembalikan marwah CFD lagi agar PKL di sini tidak semrawut,” sebutnya.

Begitupun menurut Nur Aini, seorang PKL lainnya, ia menyampaikan keluhannya tentang kepesertaan para PKL di BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal itu membebani para PKL lantaran pendapatannya yang tidak stabil dan masih di bawah rata-rata.

“Kami juga ingin pemerintah memfasilitasi jaminan kesehatan. Dan yang difasilitasi adalah yang benar-benar layak menerima,” ujarnya.

Di sisi lain, Cabup Kharisma, Kholilurrahman bertekad untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para PKL jika pihaknya menang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang.

Kiai Kholil, sapaannya menyebut kalau ia sudah menyiapkan program dan skema untuk mendorong kesejahteraan para PKL. Diantaranya yakni sistem penataan PKL di Arek Lancor, termasuk saat momen CFD.

“Kami akan hidupkan CFD dengan sistem yang lebih baik lagi. Karena di situ tidak hanya soal olahraga saja, tapi juga menjadi ajang silaturrahim. Jika semuanya tertata, maka pendapatan PKL juga terangkat,” terang pengasuh PP. Matsaratul Huda Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan itu.

Selain itu, pihaknya akan berupaya maksimal agar layanan kesehatan yang prima bisa diakses dengan mudah dan gratis oleh masyarakat umum, utakanya para PKL. Bahkan, pasangan Kharisma juga akan berusaha maksimal agar para PKL bisa mendapat bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pihak ketiga.

“Kami akan berupaya untuk memenuhi harapan mereka (PKL, red). Jikapun nanti ada suatu keputusan yang perlu menunggu keputusan dewan, saya akan blusukan dulu, koordinasi dengan baik, hingga ada kata sepakat,” tukasnya. (lum)

Artikel Curhat PKL Arek Lancor Pada Paslon Kharisma, Dari CFD yang Semrawut hingga Beban Iuran BPJS Kesehatan pertama kali tampil pada Lebur.id.