Bukan tanpa alasan, seniman yang terkenal dengan sebutan Boedy Madura ini terus konsisten menghasilkan karya seni lukisan tangan di tengah mudahnya membuat karya visual dengan teknologi artificial intelligence (AI).

“Saya salut dengan integritasnya. Beliau tetap eksis berkarya di tengah gempuran lukisan yang memanfaatkan AI,” ujarnya saat menghadiri sarasehan budaya dan pameran lukisan tunggal seniman Boedy Madura yang digelar PWI Pamekasan di Hotel Odaita, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Bang Haris, sapaannya, setiap karya lukis memiliki ciri khas dan nilai otentik yang tidak bisa ditiru oleh orang lain atau bahkan AI. Sebab di dalamnya mengandung tema-tema kehidupan, keindahan, kenangann hingga realitas sosial.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat khususnya para generasi muda untuk ikut andil melestarikan dan menguatkan eksistensi karya seni lukis. Sehingga ekonomi kreatif di Madura terus tumbuh dan semakin berdaya.

“Karya seni juga dapat menghaluskan hati,” tegas legislator muda Madura yang berada di Komisi D DPRD Jatim itu.

“Kalau bagus dan mengandung makna mendalam, sebuah lukisan juga memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi,” terangnya.

Sementara, Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam mengatakan bahwa dedikasi Boedy Madura dalam menjaga eksistensi seni rupa di Madura patut diacungi jempol.

Ia menilai, goresan kanvas Boedy Madura tidak hanya sekadar visualisasi keindahan, melainkan sebuah rekaman peristiwa, kritik sosial, dan refleksi mendalam atas kompleksitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kami dari insan pers sangat mengagumi konsistensi serta produktivitas Bapak Budi Hariyanto. Pameran ini menjadi bukti nyata bahwa ruang kreativitas di Pamekasan terus hidup dan berkembang. Ini adalah aset daerah yang harus terus kita dukung bersama,” ujar Anam saat sambutan dalam kegiatan itu.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk selalu menjadi mitra strategis para pelaku seni dalam hal publikasi. Menurutnya, media massa punya peran penting untuk menjembatani karya-karya seniman agar bisa dinikmati dan dipahami oleh masyarakat luas.

Ia berharap pemerintah daerah dan para stakeholder terkait dapat menyediakan lebih banyak ruang publik atau galeri seni yang representatif di Pamekasan. Hal ini agar para seniman lokal memiliki wadah yang konsisten untuk memamerkan karya-karya terbaik mereka.

“Boedy Madura telah membuka jalan dan memberi contoh bahwa seniman Pamekasan mampu menggelar pameran yang profesional dan menarik minat kolektor serta masyarakat luas. Tugas media dan pemerintah adalah memastikan ekosistem seni ini terus tumbuh subur,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pameran yang digelar dari tanggal 3-16 Mei 2026 ini sukses menyedot perhatian berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, pejabat daerah, pengusaha, hingga para pelajar. (lum) 

Artikel Meski Ada AI, Bang Haris Ajak Pemuda Tumbuhkan Ekonomi Kreatif dengan Karya Seni pertama kali tampil pada Lebur.id.

Kepala Disdikbud Pamekasan, Akhmad Basri Yulianto mengatakan, larangan tersebut sudah pihaknya lakukan dari tahun 2025 lalu melalui surat edaran kepada sekolah-sekolah di bawah naungannya. Sebab pihaknya khawatir kegiatan wisuda secara seremonial dapat menjadi beban bagi wali siswa, utamanya dari segi finansial.

Namun demikian, terdapat sejumlah sekolah yang mengemas acara lepas pisah siswa kelas akhir dengan kegiatan yang lebih edukatif, seperti pentas seni dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan kegiatan itu tidak membebani wali siswa.

“Namun demikian, banyak komite sekolah yang melaksanakan tidak dalam bentuk wisuda, tapi bentuknya pentas seni dan lain sebagainya,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Dikatakan, hal yang pihaknya jadikan pertimbangan utama dibolehkannya kegiatan dalam bentuk pentas seni yakni untuk mengukur sejauh mana siswa dapat memahami dan mempraktekkan ilmu seni, budaya, maupun ilmu ekstrakurikuler lainnya di sekolah.

“Kalau pentas seni kenapa kita tidak keberatan karena sejak awal mereka sudah diajari seni, budaya. Kalau hanya mata pelajaran, mereka tidak diberikan panggung, ya tidak bisa mengukur kinerja sejauh mana anak anak itu menyerap seni, budaya, dan ilmu ilmu lainnya,” terangnya.

Selain kegiatan wisuda, pihaknya juga menghimbau sekolah untuk tidak menggelar kegiatan studi tour dengan pertimbangan yang sama, yakni beban finansial bagi orang tua siswa.

Menurutnya, pihak sekolah harus berinovasi mengubah kegiatan lepas pisah atau akhir tahun pelajaran dengan kegiatan yang dapat menunjang kreativitas siswa demi mengembangkan potensi mereka.

“Studi wisata sama, prinsipnya kami larang. Khusus negeri (sekolah, red) sudah tidak melaksanakan (wisuda, studi wisata,red),” pungkasnya. (lum)

Artikel Disdikbud Pamekasan Larang Sekolah Gelar Wisuda dan Study Tour, Kecuali Ini pertama kali tampil pada Lebur.id.

Para tamu Allah dari Kota Gerbang Salam ini terbagi atas empat kelompok terbang (kloter), masing-masing-masing yakni kloter 73 yang berangkat pukul 03.30 WIB, kloter 74 berangkat pukul 09.30 WIB, kloter 75 berangkat pukul 10.30 WIB, serta kloter 76 berangkat pukul 13.00 WIB.

Adapun dalam proses pemberangkatan, kloter 73 dilepas oleh Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, kloter 74 dan 75 dilepas oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurachman, sementara kloter 76 dilepas oleh Bupati Pamekasan, Kholilurrahman.

Bupati Kholilurrahman berpesan kepada para jemaah agar senantiasa menjaga akhlak selama di tanah suci. Kemudian juga meniatkan setiap ibadah dan aktivitas ikhlas karena Allah. Sebab kesempatan menunaikan rukun Islam nomor lima itu merupakan impian setiap muslim yang tidak semua bisa meraihnya.

“Tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang beretika, gunakan akhlak, jangan meniru orang orang yang memang berangkat tidak menjaga akhlak. Saya juga berharap layanan kepada jemaah haji bisa sempurna,” katanya ketika memberikan sambutan.

Sementara, Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto berharap agar para jemaah calon haji dapat menjaga kesehatan dan dapat beradaptasi dengan cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Sehingga bisa menjalani seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar tanpa rintangan apapun.

“Doa bapak/ibu sekarang doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, selama berada di tanah suci maksimalkan untuk ibadah, bukan karena alasanya duniawi,” pesannya.

“Pastikan kesehatan tetap dijaga agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Ikuti arahan ketua kloter dan tim kesehatan demi keselamatan bersama,” lanjutnya.

Di sisi lain, Sekda Pamekasan, Taufikurrahman meminta para jemaah calon haji agar tetap mengikuti arahan dan bimbingan dari ketua kloter agar semua rangkaian ibadah haji berjalan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat mabrur.

“Ikuti arahan ketua kloter dan tim kesehatan demi keselamatan bersama, dan di tempat tempat mustajab nanti doakan daerah kita, khususnya Kabupaten Pamekasan agar senantiasa aman dan masyarakatnya sejahtera,” pintanya.

Pantauan di lapangan, pemberangkatan masing-masing kloter JCH juga dihadiri juga oleh forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Pamekasan, Abdul Halim, serta sejumlah pihak terkait lainnya. (lum)

Artikel Empat Kloter Jemaah Calon Haji Pamekasan Resmi Berangkat, Bupati Minta Jaga Akhlak pertama kali tampil pada Lebur.id.

Hal itu ia sampaikan pada kegiatan ‘Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi’ di auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Minggu (10/5/2026).

“Kami mohon do’a restu, ini ada Kiai-Kiai. Kami mohon do’a restu untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Pulau Madura. Kami mohon didampingi, kami mohon diberi saran, diberi kritik, diberi masukan,” ujarnya ketika memberikan sambutan.

Kemudian, Gus Ipul, sapaannya, juga berharap agar para ulama Madura untuk ikut mendorong dan memperkuat pendidikan keagamaan di Sekolah Rakyat di empat kabupaten di Madura.

Selain itu, Gus Ipul menegaskan bahwa terdapat tiga tugas khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepadanya. Pertama yakni akurasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Yang diberi tugas adalah BPS (Badan Pusat Statistik). Dulu Kementerian Sosial punya data sendiri, BKKBN punya data sendiri, Bappenas punya data sendiri, daerah punya data sendiri. Kata Presiden itu akhiri, datanya data tunggal dan yang mengelola yaitu BPS,” tegasnya.

“Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian yang lain ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data,” lanjutnya.

Tugas kedua yaitu penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Pihaknya mengakui bahwa sejauh ini berdasarkan data BPS pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 persentase penyaluran bansos yang ditengarai tidak tepat sasaran masih lumayan tinggi.

“Ini data jadi pedoman. PKH (Program Keluarga Harapan) itu 45 persen tidak tepat sasaran, PIP (Program Indonesia Pintar) 43 persen, BBM wah lebih tinggi lagi 82 persen, listrik 58 persen, LPG juga 60 persen,” jelasnya.

“Nah berbekal data ini, Presiden membentuk tim percepatan digitalisasi bansos yang diketuai oleh Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan),” imbuh mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode itu.

Sedangkan tugas ketiga yakni maksimalisasi program Sekolah Rakyat. Ia berharap agar para kepala daerah, dinas sosial, serta tenaga pendamping sosial di empat kabupaten di Madura untuk berkolaborasi antar sektor demi suksesnya salah satu program prioritas nasional itu.

Sementara, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman menyampaikan terima kasih kepada Mensos RI atas kehadiran sekaligus perhatian yang diberikan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Pamekasan.

Dikatakan, realisasi program Sekolah Rakyat di daerahnya sejauh ini berjalan lancar dengan jumlah siswa 50 orang, 25 laki-laki dan 25 perempuan.

Di sisi lain, Kiai Kholil juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPS guna melakukan pemutakhiran data DTSEN agar penyaluran bansos di daerahnya lebih tepat sasaran.

“Kita semua memahami bahwa keberhasilan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat tergantung pada data yang baik, data yang adil, dan data yang menampilkan kondisi sosial masyarakat yang benar,” terangnya.

Pantauan di lapangan, hadir menyambut Mensos RI, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur, Restu Novi Widiani, Kepala Dinsos Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, para pendamping PKH, operator sosial desa, serta para penggerak Sekolah Rakyat. (lum)

Artikel Bertemu Ulama dan Tokoh Madura, Gus Ipul Titip Kesuksesan Sekolah Rakyat pertama kali tampil pada Lebur.id.

Diantaranya yakni melalui program rutin mingguan Jum’at Bersih. Pada setiap kegiatan itu, Pemkab menerjunkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membersihkan setiap lokasi berbeda.

Terbaru, kegiatan Jum’at Bersih digelar di terminal bongkar muat di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Jum’at (8/5/2026) pagi.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, bersama perwakilan dari setiap OPD, sejumlah personel TNI/Polri, petugas RSUD, serta perwakilan perangkat kecamatan dan kelurahan di Pamekasan.

Bupati Kholilurrahman mengatakan, program Jum’at Bersih kali ini merupakan yang kedua setelah jum’at pekan lalu di Taman Manten, Jalan Stadion Pamekasan.

“Nantinya setelah di Kecamatan Pamekasan itu berjalan bagus, kita kembangkan ke 12 kecamatan,” ujarnya di lokasi kegiatan.

Ia berharap, kegiatan tersebut bisa mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Sebab lingkungan yang bersih juga berdampak pada kualitas kesehatan yang baik.

“Kegiatan yang kita lakukan itu sebagai dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing masing. Jadi bukan hanya sekedar kita turun seperti itu akan tapi kita gerakkan dan alhamdulillah di beberapa kelurahan dan RT/RW itu sudah bergerak,” terangnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya publikasi dan edukasi masyarakat tentang kelestarian lingkungan. Sehingga tercipta lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman di Kabupaten Pamekasan.

“Kedepannya kita akan menjangkau kawasan yang lebih lebih luas lagi, yaitu di desa dimulai dari kecamatan dulu tentunya, kemudian dilanjutkan di tingkat desa”, tutupnya. (lum)

Artikel Jaga Kesehatan Lingkungan, Pemkab Pamekasan Galakkan Program Jum’at Bersih pertama kali tampil pada Lebur.id.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyebut bahwa kasus tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh lapisan masyarakat, utamanya para stake holder untuk segera mencari solusi bersama.

“Korban tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga tekanan sosial, terutama ketika kasusnya tersebar di media sosial. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya saat mengisu Seminar Perempuan dan Anak yang digelar DPC GMNI Pamekasan di Hotel Cahaya Berlian Pamekasan, Rabu (6/5/2026).

Ia menilai, kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah kabupaten ini memiliki pola yang relatif sama. Yakni mayoritas korban merupakan perempuan dan anak, sementara pelaku kerap berasal dari lingkungan terdekat korban.

Menurutnya, kejadian ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan moral masyarakat. Stigma terhadap korban serta minimnya keberanian untuk melapor masih menjadi tantangan yang harus dipecahkan.

Sedangkan dari sisi regulasi, ia mengatakan bahwa negara telah mengatur hal itu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi di lapangan perlu terus diperkuat.

“Penanganan harus dilakukan secara utuh. Pencegahan, edukasi, dan sistem pelaporan yang aman harus berjalan optimal,” tegasnya.

Sebagai legislator di Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu perlindungan perempuan dan anak melalui fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, seperti tidak turut menyebarkan konten yang dapat merugikan korban kekerasan.

Di sisi lain, Hj Ansari mengapresiasi kegiatan yang digagas GMNI Pamekasan dan berharap langkah itu tidak berhenti pada forum seminar semata, tetapi dilanjutkan dengan gerakan advokasi yang konkret.

“Saya berharap ada langkah lanjutan dari adik-adik GMNI untuk mengawal dan mendampingi korban. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Sementara, Ketua DPC GMNI Pamekasan, Saifus Suhada mengaku siap untuk menindaklanjuti dorongan tersebut melalui gerakan konkret di lapangan.

“Seminar ini menjadi langkah awal. Kami akan mendorong advokasi, pencegahan, serta pendampingan korban dengan melibatkan berbagai pihak terkait,” ujarnya.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. (lum)

Artikel Soroti Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Hj Ansari Dorong Advokasi Nyata Lintas Sektor pertama kali tampil pada Lebur.id.

Prosesi pelepasan ditandai dengan pemakaian seragam haji kepada sejumlah perwakilan CJH oleh Bupati Kholilurrahman bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Pamekasan, Abdul Halim, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pamekasan, Didik Hariyadi.

“Dengan adanya pelepasan dan pembekalan pada pagi ini kita bisa memperoleh haji dengan predikat mabrur,” kata Kiai Kholil saat memberikan sambutan.

Adapun 1.384 JCH tersebut dibagi atas empat kelompok terbang (kloter), masing-masing yakni kloter 73 dengan jumlah 309 JCH, kloter 74 berjumlah 325 JCH, kloter 75 berjumlah 376 JCH, serta kloter 76 sebanyak 374 JCH.

Ia merasa bersyukur, para jemaah calon haji yang telah menunggu antrean sekian tahun dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini dalam keadaan sehat. Sebab, ia menilai ibadah haji termasuk salah satu ibadah yang menguji kesabaran seseorang, termasuk kesabaran menunggu antrean pemberangkatan.

“Mulai sekarang dilatih baca salawat, jangan mengandalkan kemampuan pribadi, jangan mengandalkan jabatan, harta dan kekayaan, jangan mengandalkan status sosial. Karena di mata Allah semuanya sama. Semoga semuanya mendapatkan haji mabrur,” jelasnya.

Selain itu, Kiai Kholil meminta para jemaah calon haji untuk meluruskan niat dan senantiasa memanfaatkan waktu selama berada di tanah suci untuk ibadah, menjaga kesehatan, meningkatkan kesabaran, serta mematuhi aturan haji yang telah ditetapkan.

“Kepada petugas kami minta agar dapat membimbing dengan baik, karena ketika jemaah ditelantarkan itu pengkhianatan. Saya titip jemaah haji Pamekasan kepada seluruh pembimbing,” tutupnya. (lum)

Artikel Bupati Pamekasan Lepas 1.384 Jemaah Calon Haji 2026, Begini Pesannya pertama kali tampil pada Lebur.id.

“Sampai hari ini kami menyampaikan bahwa pada dasarnya memang perubahan dapil itu mungkin-mungkin saja, tapi dengan beberapa syarat,” kata Idham saat melakukan kunjungan ke kantor KPU Pamekasan, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, penataan ulang dapil sejauh ini masih menunggu hasil dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu.

“Karena memang hal tersebut ranahnya masih ada dalam ranah pembentuk undang-undang. Kita tunggu saja berkaitan dengan rencana pembahasan RUU tersebut, itu memang ranahnya masih di pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR,red),” lanjutnya.

Dikatakan, setidaknya terdapat dua syarat yang harus diperhatikan dalam menata ulang dapil. Pertama yakni pertumbuhan penduduk, sebab dalam aturan penataan dapil itu terdapat istilah kesetaraan nilai suara atau equal population.

“Dalam Pasal 192 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu jelas batasan-batasan berkaitan dengan jumlah kursi di DPRD seperti apa. Nah, kalau dia melampaui satu batasan-batasan tersebut, ya mau nggak mau kan harus ditata,” terangnya.

Kemudian, syarat kedua yakni dapil harus memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil, seperti menghindari terjadinya gerrymandering atau manipulasi batas dapil yang dapat menguntungkan partai politik atau kandidat tertentu.

“Yang jelas penataan daerah pemilihan ini secara formal itu ada di dalam Pasal 167 Ayat 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adanya di tahapan penyelenggaraan pemilu,” jelas Idham.

Selain itu, pihaknya juga berpesan kepada KPU Pemekasan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Utamanya dalam hal penyebarluasan informasi, edukasi, maupun sosialisasi kepemiluan.

“Karena kita ini adalah lembaga demokrasi yang harus memberikan pencerahan ataupun pengetahuan ini berkaitan dengan literasi demokrasi,” pungkasnya.

Pada kunjungan tersebut, Idham Holik disambut langsung lima orang komisioner KPU Pamekasan, Mahdi, Mohammad Halili, A. Tajul Arifin, Moh. Amiruddin, dan Hanafi, serta jajaran sekretariat KPU Pemekasan. (lum)

Artikel Berkunjung ke Pamekasan, Komisioner KPU RI Sebut Perubahan Dapil Bisa Terjadi pertama kali tampil pada Lebur.id.

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, hadir langsung sekaligus menjadi pembina upacara. Hadir juga Wakil Bupati, Sukriyanto, Sekretaris Daerah, Taufikurrachman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Akhmad Basri Yulianto, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Upacara pagi ini jangan diartikan hanya seremonial, tetapi dalam rangka memompa semangat bagaimana Kabupaten Pamekasan sebagai Kota Pendidikan ke depan bisa kita raih kembali,” kata Bupati Kholilurrahman, saat memberikan sambutan.

Kemudian, pihaknya juga meminta masyarakat terlibat aktif mewujudkan kemajuan pendidikan di daerahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga predikat Kota Pendidikan bisa segera diraih bersama.

“Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat harus aktif bagaimana menyuarakan kemajuan pendidikan bagi anak-anak kita di semua tingkatan,” harapnya.

Disamping itu, Bupati juga membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, terkait refleksi hari pendidikan dan cita-cita pendidikan nasional ke depan.

“Hari pendidikan nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Karena pada hakikatnya pendidikan adalah sebuah proses yang melaksanakan secara tulus, kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia,” terangnya.

Pantauan di lokasi, Kiai Kholil juga tampak memberikan apresiasi kepada sejumlah siswa berprestasi yang sukses mengharumkan nama Pamekasan di kancah nasional maupun regional. (lum)

Artikel Upacara Hardiknas 2026, Bupati Pamekasan Minta Masyarakat Berperan Aktif Majukan Pendidikan pertama kali tampil pada Lebur.id.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026.

Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, menilai bahwa Karimata Media tetap konsisten merawat jurnalisme warga dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, konsistensi itu mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam penyebarluasan informasi yang faktual dan aktual.

“Di era digitalisasi, masyarakat punya keleluasaan memproduksi informasi. Lewat Karimata Media, mereka diberi spirit untuk berinteraksi menyampaikan informasi lewat Karimata dan Karimata memverifikasi kebenarannya,” terangnya.

Dikatakan, salah satu poin penting dalam praktik citizen journalism yang dijalankan Karimata Media adalah proses verifikasi fakta dan data. Menurutnya, mekanisme ini menjadi kunci agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan dapat dipercaya.

“Warga menyampaikan fakta di lapangan ke Karimata. Selanjutnya, Karimata membantu verifikasi dengan mengonfirmasikannya ke narasumber primer. Dengan begitu, keakuratan fakta teruji dengan baik,” jelas Anam.

Selain itu, asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers ini menilai Karimata Media berhasil merangsang partisipasi publik dalam menegakkan pilar demokrasi keempat, yakni pers. Ia menyebut konsep tersebut sebagai jurnalisme aktif, atau terjadinya komunikasi dua arah antara media dan masyarakat.

“Karimata juga memanfaatkan akun medsos (media sosial) resminya dalam menyebarluaskan informasi dari masyarakat yang sudah terverifikasi kevalidannya,” ujarnya.

Kemudian, Anam juga menyoroti pentingnya menjaga kemerdekaan pers di Indonesia, terutama di tengah pembahasan sejumlah regulasi strategis. Salah satunya yakni soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dan RUU Hak Cipta Jurnalistik yang menurutnya akan sangat menentukan masa depan pers di tanah air.

“RUU Penyiaran masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari potensi pembatasan kebebasan pers, tumpang tindih kewenangan lembaga, hingga risiko kriminalisasi konten. Regulasi tersebut juga dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan media digital,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyebut bahwa RUU Hak Cipta Jurnalistik dapat membawa peluang besar bagi industri media. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik, membuka peluang monetisasi dari platform digital seperti Google dan Meta, serta menekan praktik plagiarisme konten.

“RUU Penyiaran jangan sampai membatasi ruang gerak jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Sementara RUU Hak Cipta Jurnalistik harus benar-benar berpihak pada perlindungan karya insan pers, agar media bisa tetap hidup dan profesional di era digital,” tutupnya. (lum)

Artikel WPFD 2026, PWI Pamekasan Apresiasi Inovasi Citizen Journalism Karimata Media pertama kali tampil pada Lebur.id.