Atasi Antrean BBM di SBPU Madura, Nur Faizin Minta Pemerintah Segera Bertindak

Atasi Antrean BBM di SBPU Madura, Nur Faizin Minta Pemerintah Segera Bertindak
MENGULAR; Antrean kendaraan yang akan mengisi BBM di salah satu SPBU di Kabupaten Pamekasan, hari ini.

SURABAYA, Lêbur.id – Masyarakat Pulau Madura akhir-akhir ini dihebohkan dengan fenomena antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), utamanya kendaraan yang mengantre BBM bersubsidi jenis pertalite dan bio solar.

Bahkan pada beberapa SBPU, antrean tersebut sampai memakan hampir separuh badan jalan. Sehingga mengganggu mobilitas pengguna jalan lainnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, mendesak pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera bergerak cepat guna memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU di Madura kembali normal.

Sebab jika diabaikan, lanjutnya, kondisi tersebut dapat berpotensi mengganggu perputaran roda ekonomi, distribusi barang, maupun aktivitas warga.

“Pemerintah harus segera memastikan distribusi dan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Pulau Madura berjalan lancar. Jangan sampai masyarakat terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan pertalite maupun bio solar,” ujar Nur Faizin, Sabtu (27/6/2026).

Legislator muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta instansi terkait maupun pihak Pertamina untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait penyebab antrean BBM itu. Sehingga persoalan tersebut tidak sampai menimbulkan aksi panic buying.

“Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu,” terangnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi semakin diperketat agar penyalurannya lebih tepat sasaran serta mencegah terjadinya penyalahgunaan subsidi pemerintah.

“Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya,” tutupnya. (lum)