Pembangunan di Madura Tidak Bisa Top Down, Harisandi Savari Nilai Butuh Sinergi Antar Elemen Masyarakat

TENANG : Harisandi Savari saat Rapat Paripurna DPRD Jatim tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Kamis (31/10/2024).

PAMEKASAN, Lebur.id – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jawa Timur, Harisandi Savari mengajak seluruh warga Madura untuk proaktif dalam menularkan aspirasi maupun ide-ide pembangunan guna mewujudkan pulau garam itu kedepan semakin maju dan sejahtera.

Sebagaimana diketahui, politisi muda yang akrab disapa Bang Haris tersebut merupakan salah satu legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) XIV Jawa Timur, meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Saya Harisandi Savari, kebetulan saat ini saya dipercaya di Komisi D bidang pembangunan yang meliputi pembangunan dan tata ruang, perhubungan, tambang dan energi, lingkungan hidup, serta perumahan rakyat,” ujar Bang Haris dalam sebuah video di akun instagramnya @harisandisavari, yang diunggah pada Sabtu (2/11/2024).

Menurut anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut tidak boleh bersifat top down. Sebab suatu pembangunan yang masif belum bisa dikatakan sebagai realisasi gagasan yang murni lahir dari pemerintah. Lebih dari itu, juga harus berpijak pada aspirasi dari semua lapisan masyarakat atau bottom up.

“Tentu ke depan dibutuhkan adanya responsibilitas dari tiap-tiap daerah untuk mempunyai gagasan yang sama tentang bagaimana arah pembangunan ini bisa berkelanjutan,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Bang Haris, pihaknya tentu membutuhkan sinergitas dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat baik berupa aspirasi, gagasan ataupun hal lainnya. Selain itu, ia juga berkomitmen untuk tetap membangun komunikasi yang tidak berjarak dengan siapapun.

“Tentu ke depan kami butuh aspirasi-aspirasi baik pemikiran maupun hal lain untuk bisa pembangunan di Madura ini bisa terus berkembang,” tutup legislatif yang juga dipercaya sebagai anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jatim itu. (lum)