SURABAYA, Lebur.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Nur Faizin mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk segera bertindak dalam menekan angka kemiskinan di empat kabupaten di Pulau Madura.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim per Maret 2024, persentase penduduk miskin empat kabupaten di pulau garam masih tergolong tinggi. Angka kemiskinan tertinggi yakni Kabupaten Sampang dengan persentase mencapai 20,83 persen, disusul Kabupaten Bangkalan 18,66 persen, kemudian Kabupaten Sumenep 17,78 persen, dan Kabupaten Pamekasan 13,41 persen.
“Ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus PR (Pekerjaan Rumah, red) kita semua,” ujar Nu Faizin dalam Rapat Banggar DPRD Jatim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov, Senin (28/10/2024).
Mas Jen, sapaannya, menyebut bahwa masalah ekonomi di Madura tidak hanya soal angka kemiskinan, namun juga tingginya tingkat pengangguran. Misalnya pada data BPS Jatim per November 2023, tingkat pengangguran terbuka di Bangkalan menyentuh angka 6,18 persen, Sampang 2,72 persen, Pamekasan 1,74 persen, dan Sumenep 1,71 persen.
Oleh karenanya, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mendorong Pemprov Jatim agar segera merumuskan strategi khusus guna mengentaskan dua problem ekonomi di Madura, yakni kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya dengan menyiapkan roadmap pengentasan kemiskinan di pulau garam itu.
“Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif terhadap Pulau Madura. Bila perlu, Pemprov harus segera menyiapkan roadmap tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk lima tahun kedepan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim yang terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) XIV Madura tersebut.
Mas Jen melanjutkan, roadmap tersebut dapat berisi peta strategi secara detail yang dapat menjadi landasan dan acuan bagi pemerintah dan para stake holder dalam mengentaskan kemiskinan di Madura. Selain itu, ia menyebut bahwa inisiatif yang diberikan oleh Pemprov Jatim kepada masyarakat Madura harus lebih bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
“Jangan sampai tema ‘Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’ yang menjadi tema RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Jatim tahun 2025 hanya sebatas omon-omon belaka,” tegasnya. (lum)