Pejabat Berstatus Plt di OPD Pamekasan Ternyata Strategi Bupati Wujudkan Pemerintahan Bersih

PAMEKASAN, Lebur.id – Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam menyampaikan alasan terkait banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Hal itu disampaikan usai adanya pertanyaan dari salah satu anggota DPRD Pamekasan saat rapat paripurna tentang nota penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD Kabupaten tahun 2022, Senin (11/10/21).

Baddrut Tamam menjelaskan, dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu program prioritas dalam kepemimpinanya di Pamekasan membutuhkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cepat di era seperti sekarang.

Demikian juga mengenai banyaknya jabatan Plt yang menahkodai beberapa OPD, Bupati dengan sapaan Mas Tamam ini menegaskan, jabatan Plt menjadi salah satu strateginya agar pejabat yang ingin promosi menjadi pimpinan OPD mampu menunjukkan kinerjanya. Meskipun kondisi tersebut bukanlah indikator utama.

“Dalam reformasi birokrasi, sekarang sudah timsel, dan ada yang baru pensiun, di beberapa kabupaten itu menjadi strategi, kenapa strategi? Karena kalau sudah masuk eselon II, itu tidak bisa diturunin ke eselon III lagi, sehingga dicoba dulu kinerjanya bagus atau nggak. Itu sebagian dari strategi, bukan indikator utama,” terangnya.

Baddrut Tanam mencontohkan, Kabupaten Banyuwangi yang beberapa waktu lalu menjadi Kabupaten terbaik di Indonesia kondisinya sama. Terdapat OPD yang dijabat Plt selama kurun waktu bertahun-tahun. Menurutnya, hal itu menepis adanya kekhawatiran jabatan Plt dapat memperlambat kinerja pemerintahan.

“Jadi begini, di Banyuangi yang kemarin jadi Kabupaten terbaik itu, bahkab ada satu dinas empat tahun diisi oleh Plt. Justru disitu dia menunjukkan kinerja, sekarang kalau sudah eselon II terus nggak kerja gimana? Apa punishment-nya? Jadi lambat kan, kalau masih eselon III mau ke eselon II bekerja luar biasa,” jelasnya.

Dia menegaskan, dalam proses lelang jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan dipastikan tidak ada jual beli jabatan. Karena pemerintahan bersih menjadi kewajiban selama kepemimpinannya.

“Sebelum permintaan sudah buka (lelang, red), sudah lelang dan saya pastikan bersih,” tutupnya. (*)