Sukriyanto menyebut empat catatan tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar relisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut semakin maksimal.

“Pertama ada sekitar 45 dapur atau SPPG yang mendapatkan catatan untuk diperbaiki dengan tetap mengikuti juknis (petunjuk teknis) dari BGN,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Kedua, pria yang juga menjabat Wakil Bupati Pamekasan itu meminta semua SPPG di Pamekasan untuk terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi siswa dan masyarakat.

“Kemudian, dapur yang masih belum layak agar segera memenuhi standar atau ketentuan dari BGN,” sebutnya.

“Keempat, ada beberapa dapur yang di suspend (penghentian sementara,red) dengan beberapa faktor, kebersihan, kelengkapan dan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah),” lanjutnya.

Ia menegaskan, empat catatan yang ia temukan dalam pertemuan tersebut akan segera pihaknya tindaklanjuti pekan depan.

“Kami minta agar para pemilik dan pengelola SPPG dengan cepat memperbaiki dan melaksanakan rekomendasi dalam pertemuan kemarin,” tegas mantan Kepala Desa Blaban Kecamatan Batumarmar dua periode ini.

Dikatakan, pihaknya akan terus memantau dan mengawasi seluruh SPPG di daerahnya. Bahkan, ia menyebut jika tetap mengabaikan dan tidak memenuhi rekomendasi maka pihaknya tidak segan untuk melaporkan ulang ke BGN.

“Kemudian nanti kebijakan dari BGN, apa mau suspend atau tutup (permanen),” tutupnya. (lum)

Artikel Ketua Satgas MBG Pamekasan Sebut Tak Segan Laporkan SPPG yang Abaikan Rekomendasi pertama kali tampil pada Lebur.id.

Kegiatan ini dilakukan guna mengevaluasi pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut serta memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerahnya benar-benar memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan itu, pria yang juga menjabat Wakil Bupati Pamekasan ini melihat langsung berbagai aspek penting SPPG, mulai dari kondisi fasilitas dapur, kelengkapan peralatan, hingga sistem pengelolaan air dan sanitasi.

Menurutnya, sebagai penyedia makanan MBG, kualitas dan layanan dapur MBG harus terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan besarnya tanggung jawab dari program tersebut dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa.

“Kami akan terus memantau sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG. Standar dapur harus benar-benar terpenuhi, mulai dari tempat memasak, pencucian, penyimpanan bahan hingga pembuangan air,” ujarnya di lokasi sidak.

Ia menegaskan bahwa aspek keamanan dan kebersihan merupakan hal mutlak yang tidak boleh diabaikan. Sebab SPPG bukan sekadar tempat produksi makanan MBG, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan masyarakat secara luas.

SPPG Yayasan Abdul Mu’thi sendiri diketahui menyalurkan sekitar 3.600 porsi makanan setiap hari kepada masyarakat di Desa Pademawu Timur dan Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu.

Operasional dapur ini melibatkan 47 karyawan serta 3 staf pendukung, menunjukkan skala layanan yang cukup besar dan membutuhkan pengelolaan yang profesional.

Dalam upaya meningkatkan standar kualitas, Pemkab Pamekasan saat ini mendorong seluruh dapur SPPG untuk mengantongi dua sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Kedua sertifikasi ini menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan pangan.

Adapun proses sertifikasi dimulai dari pengurusan SLHS sebagai tahap awal. Setelah itu, dapur dapat melanjutkan ke sertifikasi HACCP yang menekankan pengendalian risiko dalam setiap tahapan produksi makanan secara lebih detail dan sistematis.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara kuantitas, tetapi juga berkualitas tinggi. (lum)

Artikel Sidak, Ketua Satgas MBG Pamekasan Minta Semua SPPG Kantongi Dua Sertifikasi pertama kali tampil pada Lebur.id.

Kasus tumpang tindih penyaluran program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memantik kisruh antar pengelola dapur atau SPPG.

Diantara sekolah yang diduga menerima distribusi MBG dobel yakni SMKN 3 Pamekasan. Pada Senin (10/11/2025), sekolah tersebut tercatat mendapat pasokan menu MBG dari dua SPPG berbeda. Yakni dari Yayasan Ibnu Bachir, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, dan Yayasan Garuda Jaya Abadi, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan.

Kasus yang sama juga diduga terjadi di SMPN 6 Pamekasan. Sekolah ini secara zonasi mendapat suplai menu MBG dari Yayasan Istizam Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan. Namun, secara bersamaan juga dipasok oleh Yayasan Ibnu Bachir.

Tidak hanya itu, kejadian serupa juga ditemukan di SDN Gladak Anyar 4, TK Kosgoro dan SMP Muhammadiyah di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, dan di MI Islamiyah Sumur Putih, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan. Menurut zonasi, empat sekolah itu berada di bawah koordinasi Yayasan Fatimah Maju Bersama, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan.

Akan tetapi, pada hari yang sama, Senin (10/11/2025), empat sekolah tersebut juga mendapat suplai menu MBG oleh Yayasan Ibnu Bachir.

Menyikapi kasus ini, Koordinator SPPG Kecamatan Pamekasan, Rifki Heri Wifianto, menyebut bahwa ada pemerataan baru yang seharusnya mulai berlaku sejak 10 November 2025. Dikatakan, kebijakan pemerataan itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara seluruh koordinator SPPG dan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) pada rapat di Aula Kodim 0826 Pamekasan, Kamis (23/10/2025), lalu.

“Pemerataan seharusnya berlaku mulai 10 November 2025 dan sudah disepakati bersama serta ditandatangani Kordinator Wilayah,” kata Rifki saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).

Menurut Rifki, usai adanya kesepakatan pemerataan baru, pihaknya mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah SPPG yang sebelumnya menyuplai menu MBG ke sekolah-sekolah di Kecamatan Pamekasan. Hal itu ia lakukan guna menghidari adanya gesekan antar dapur MBG yang kemungkinan muncul pasca pemerataan.

“Saya sudah laporkan ke Korwil dan sebelumnya juga sudah koordinasi. Informasinya, Korwil akan menindaklanjuti dan bersurat ke pusat,” terang Rifki.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Ibnu Bachir, Jakfar, tidak setuju jika pihaknya dianggap melabrak aturan. Bahkan, Jakfar mengaku tidak menandatangani kesepakatan pemerataan baru pada rapat bersama di Aula Kodim. Sebab, ia menilai bahwa keputusan pemerataan baru diambil secara sepihak dan tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).

“Yang di Proppo tidak tanda tangan, tidak setuju. Karena mereka mengatur sepihak,” tegasnya, saat dihubungi via pesan WhatsApp, Senin (10/11/2025).

Jakfar menegaskan, SPPG Yayasan Ibnu Bachir sejauh ini telah berjalan tertib, kondusif, serta tidak menyalahi radius distribusi atau maupun Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah disepakati sebelum pemerataan baru.

“Kami tidak melanggar juknis. Dapur sudah berjalan lancar dan penerima juga mau. Kenapa dapur yang kondusif justru diganggu? Secara radius kami sesuai juknis, MoU juga sudah ada sejak awal,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMKN 3 Pamekasan, Sri Indrawati mengatakan bahwa pihaknya sementara memilih pasif dan meminta suplai MBG ke sekolahnya agar ditangguhkan untuk sementara waktu hingga permasalahan dualisme suplai MBG secara resmi selesai.

“Ditangguhkan dulu sampai masing-masing dapur menyelesaikan masalah dengan baik,” katanya, Senin (10/11/2025). (lum)

Artikel Problem Baru MBG di Pamekasan, Sejumlah Sekolah Diduga Terima Menu MBG Dobel dari Dua SPPG Berbeda pertama kali tampil pada Lebur.id.

Terbaru, SPPG Biequeen menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyuluhan keamanan pangan bagi penjamah makanan program MBG yang digelar bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Rabu (22/10/2025).

Kegaitan tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas dan memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya siswa-siswi sekolah betul-betul aman, layak konsumsi, serta bergizi.

Ketua Kantor SPPG Biequeen, Ach. Vicky Handika mengatakan, kegiatan penyuluhan yang diikuti oleh seluruh penjamah pangan program MBG di instansinya itu merupakan bentuk komitmen nyata yang pihaknya lakukan untuk terus berbenah dalam menyajikan menu MBG yang higienis dan sehat.

“Ini bentuk komitmen kami, agar menu-menu MBG yang akan kami sajikan kepada siswa benar-benar higienis, sehat, serta memiliki kandungan nilai gizi sesuai ketentuan,” katanya, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, seluruh penjamah SPPG Biequeen sejatinya sudah mengikuti pelatihan penyajian menu MBG dari sebelum aktif menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah. Mulai dari menjaga kebersihan dapur, memastikan bahan-bahan produksi higienis dan sehat, serta memastikan nilai gizi pada setiap sajian menu untuk siswa.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Ahmad Syamlan mengatakan, keamanan pangan adalah fondasi penting untuk membangun generasi sehat.

Menurutnya, penyedia makanan bukan sekadar memasak dan menyajikan, melainkan juga bertanggung jawab memastikan proses pengolahan sesuai standar higiene dan sanitasi. Oleh karenanya, bimtek penyuluhan yang dilakukan SPPG Biequeen Nyalabu Daya menitikberatkan pada keamanan penyajian menu MBG.

Hal itu penting dilakukan sebagai salah satu cara mencegah terjadinya keracunan makanan ataupun kejadian yang tidak di inginkan kepada penerima program MBG.

“Tujuannya untuk memastikan bahwa semua penjamah makanan yang ada di bawah tanggung jawab SPPG Biequeen Nyalabu Daya ini itu memahami cara-cara untuk mencegah terjadinya keracunan makanan,” terangnya.

Syamlan menyebutkan, terdapat lima kunci aman untuk mencegah kasus keracunan pada program MBG. Pertama, penyedia harus bisa menjaga pangan pada suhu ruangan. Kedua, menyediakan air dan bahan baku yang bagus dan baik. Kemudian menjaga kebersihan, baik secara personal untuk meninjau makanan maupun kebersihan lingkungan SPPG.

Keempat, memasak dengan yang benar. Artinya, kalau ada makanan yang memang harus dimasak sampai mendidih, harus betul-betul mendidih jangan sampai tidak matang. Terakhir yakni menyampaikan informasi kapan makanan paling lambat itu dikonsumsi atau dimakan oleh penerima manfaat.

“Ini yang mungkin banyak menyebabkan makanan MBG itu basi karena adanya penundaan yang seharusnya dimakan pada pukul 08.00 WIB ada yang diundur sampai lewat dari pukul 10.00 WIB, sehingga makanan sudah lewat dari masa expired,” jelasnya.

Setelah penyuluhan, Syamlan juga memastikan bahwa SPPG Biequeen Nyalabu Daya telah menjaga keamanan penjagaan pangan dengan cukup baik. Diantara indikatornya yakni seragam yang dipakai oleh pekerja atau penjamah pangan tidak dipakai dari rumah masing-masing, melainkan baru dipakai di tempat kerja.

Kemudian, mobil pengantar makanan MBG secara rutin dibersihkan setiap hari setelah selesai mengantar makanan. Serta dalam proses menyiapkan makanan, para pekerja sudah memakai masker, sarung tangan, dan komponen kesehatan lainnya.

“Mudah-mudahan pemahaman tentang perilaku lima kunci aman pangan ini bisa terus diterapkan, sehingga kasus-kasus yang tidak diinginkan dalam program MBG tidak ada,” tandasnya.

“Insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya kalau materi yang disampaikan oleh teman-teman Dinkes Pamekasan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, kejadian yang tidak diinginkan bisa terhindar dari menu MBG SPPG Biequeen Nyalabu Daya,” tutupnya. (lum)

Artikel Pastikan Menu MBG Sehat dan Higienis, SPPG Biequeen Nyalabu Daya Gelar Bimtek Bersama Dinkes Pamekasan pertama kali tampil pada Lebur.id.

Pada kesempatan itu, Kiai Kholil tidak sekedar berkunjung. Namun turut makan bersama para siswa di sekolah tersebut dengan menu MBG yang sama.

Tidak hanya itu, bupati juga sempat berdialog dengan para guru serta siswa untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan realisasi program MBG sesuai harapan.

“Kehadiran kita semua di sekolah ini, selain karena undangan lembaga dan dapur MBG, juga untuk memastikan makanan yang disajikan ada makanan yang  layak dan aman dikonsumsi oleh siswa-siswi kita,” kata Kiai Kholil.

Menurutnya, menu MBG yang disalurkan sangat layak untuk dikonsumsi oleh siswa serta memenuhi unsur empat sehat lima sempurna. Sehingga para orang tua tidak perlu ragu dan khawatir atas menu MBG yang diberikan.

Dikatakan, pemberian MBG kepada siswa itu merupakan cita-cita mulia pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Tujuannya mencetak generasi unggul dan bersaing menuju Indonesia emas 2045.

“Usai kita makan bersama, saya rasa apa yang disajikan sudah layak dikonsumsi, karena di dalamnya ada timun, anggur, kelengkeng, sayur mayur, ikan dan Insyaallah makanan yang disajikan sudah memenuhi empat sehat lima sempurna,” pungkasnya. (lum)

Artikel Bupati Pamekasan Makan Menu MBG Bersama Siswa SDI Matsaratul Huda pertama kali tampil pada Lebur.id.

Apa yang disampaikan oleh Alexander the Great di atas kiranya relevan dengan perjalanan Baddrut Tamam. Sesuatu yang oleh sebagian orang dianggap mustahil, dengan tangan dinginnya, menjadi kenyataan. Salah satunya pembangunan 1000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pesantren.

Ketika melontarkan gagasan membangun 1000 dapur makan bergizi gratis (MBG) segmen pesantren tanpa modal, banyak yang tidak mempercayainya. Orang-orang sekelilingnya pun nyinyir. Sebab bagi kebanyakan orang, membangun dapur MBG butuh biaya yang tidak sedikit. Miliaran rupiah. Mayoritas pesantren belum mampu membiayai pembangunan dan modal awal untuk operasional dapur secara mandiri.

Tapi mantan Bupati Pamekasan kelahiran 2 Desember 1976 itu tidak berfikir seperti orang kebanyakan. Dia punya prinsip, untuk mencapai kemajuan, seseorang harus berfikir out of the box. Dia mungkin tak seekstrem Napoleon Bonaparte yang menghapus kata ‘impossible’ dalam kamus hidupnya. Tapi, baginya, kemustahilan itu akan menjadi kenyataan jika dijalani dengan sungguh-sungguh.

Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPM RI) itu awalnya memetakan permasalahan yang dihadapi pesantren dalam upaya membangun dapur MBG. Sebab selain finansial, pesantren juga punya keterbatasan mengakses secara langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Atas permasahalan yang komplit itu, dia berfikir tentang pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ada tiga kementerian yang dijahit untuk percepatan pembangunan dapur MBG pesantren. Yakni, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui KPPM RI, Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan melalui Badan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kolaborasi itu diperkuat dengan keterlibatan koperasi BMT NU Jawa Timur sebagai penyalur modal PIP ke pesantren.

Kini pembangunan 1000 dapur MBG pesantren itu secara bertahap telah berjalan. Launching pembangunannya dilakukan di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Jawa Timur, Senin (26/5/2025). Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BGN Dadan Hindayana dan Direktur Utama PIP Ismed Saputra beserta tokoh lainnya hadir langsung dalam acara tersebut.

Spirit Pemberdayaan

Ada tiga spirit yang diungkapkan oleh Mas Tamam terkait pembangunan 1000 dapur MBG pesantren. Pertama, sebagai ikhtiar untuk mendukung dan mempercepat program pemerintah. Kedua, untuk melayani pesantren terutama dalam pemenuhan gizi santri agar menjadi generasi hebat masa depan. Ketiga, sebagai kerja pemberdayaan pesantren dan masyarakat sekitar.

Dari tiga spirit itu, dia ingin menegaskan bahwa kolaborasi antar kementerian atau lembaga bukan sebatas kepentingan percepatan program, tetapi lebih kepada kerja pemberdayaan. Baginya, memberdayakan pesantren berarti membantu lembaga pendidikan tersebut menyiapkan generasi unggul masa depan. Yakni generasi yang sehat, berkarakter dan berwawasan luas.

Kerja-kerja pemberdayaan itu diilhami oleh orang-orang hebat di belahan dunia. Dia memegang teguh ajaran Nabi Muhammad bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lainnya (khairunnas anfa’uhum linnaas). Menurutnya salah satu nilai manusia yakni ketiga bisa menebar manfaat bagi sesama sebelum ajal menimpa. Atau seperti yang dikatakan pengusaha dermawan Amerika Serikat Andrew Carnegie, “Orang yang mati dengan meninggalkan kekayaan berlimpah, tanpa memberi manfaat bagi sesama, mati dalam kehinaan.”

Ia juga mengaku terinspirasi dari kisah perjalanan peraih Nobel Perdamaian 2006 Muhammad Yunus. Saat Bangladesh mengalami krisis kelaparan pada Maret-Desember 1974, Yunus hadir menawarkan solusi kemanusian dan pemberdayaan. Yunus memelopori standar kemuliaan orang kaya dengan ukuran kesukarelaannya mengembangkan lembaga filantropi, dana amanah, dan berbagai bentuk social entrepreneurship.

Untuk mengatasi kemiskinan, Yunus memutuskan untuk memberikan pinjaman jangka panjang kepada orang-orang yang ingin memulai usaha kecil mereka sendiri. Dalam situs nobelprize.org disebutkan, inisiatif ini diperluas dalam skala yang lebih besar melalui Grameen Bank yang didirikannya pada 1983. Melalui bank ini, Yunus memberikan pinjaman kecil kepada orang miskin dengan persyaratan mudah, yang disebut kredit mikro.

Menurut Yunus, kemiskinan berarti kehilangan semua nilai kemanusiaan. Ia memandang kredit mikro sebagai hak asasi manusia sekaligus cara efektif untuk keluar dari kemiskinan. Berkat peran Yunus dan Grameen Bank, Bangladesh mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang signifikan.

Merubah Burung Emprit Jadi Garuda

Kerja-kerja pemberdayaan semacam ini bukan kali pertama dilakukan Mas Tamam. Saat menjabat Bupati Pamekasan periode 2018-2023, banyak program pemberdayaan yang dilakukan. Mulai dari beasiswa santri, pelatihan kewirausahaan, hingga beasiswa kedokteran dan beasiswa belajar di luar negeri bagi pelajar yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Tahun ini sudah ada ada empat dokter dengan latar belakang ekonomi terbatas lulus Fakultas Kedokteran Unair berkat program Mas Tamam saat menjadi Bupati Pamekasan. Tahun ini pula, empat orang anak dari keluarga kurang mampu telah lulus sarjana teknik di Yangzhou Polytechnic Institute China. Banyak pula pengusaha-pengusaha baru yang juga tumbuh berkembang di Pamekasan.

Dia punya prinsip, setiap anak bangsa pasti akan sukses jika diberi kesempatan. Anak-anak orang miskin bisa menjadi hebat jika dibantu untuk mengenyam pendidikan yang terbaik, bakatnya diasah. Anak-anak petani, nelayan, atau buruh yang miskin bisa sukses jika negara hadir.

Itulah kerja pemberdayaan. Yakni, merubah yang kecil menjadi besar. Melawan yang mustahil menjadi kenyataan. Menyulap burung emprit menjadi burung garuda agar dengan sayapnya yang besar bisa terbang bebas di alam raya Indonesia.

Menurutnya, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang dibutuhkan bukan hanya tersedianya sumber daya alam. Tetapi masyarakat harus berdaya dan generasi muda memiliki pengetahuan yang luas dan berdaya saing global.

Di sinilah relevansi fasilitasi pembangunan dapur MBG pesantren. Jika pesantren sudah punya daput MBG sendiri, maka efeknya sangat besar. Termasuk bisa menjadikan pintu masuk mewujudkan pesantren yang maju dan mandiri.

Bagi Mas Tamam, membangun manusia Indonesia harus dimulai dari ketersediaan pendidikan berkualitas untuk mencetak manusia unggul. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk membekali generasi muda dengan keterampilan, keahlian, serta pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dunia. Dengan menciptakan generasi unggul, termasuk dari kalangan pesantren, kita punya harapan yang besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

Imam S. Arizal, kolumnis.

Artikel Mas Tamam, Melawan Kemustahilan, Membangun Pemberdayaan pertama kali tampil pada Lebur.id.

MoU tersebut ditanda tangani oleh Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana yang diwakili oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, serta Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPM RI), Baddrut Tamam.

Usai penandatanganan, Baddrut Tamam menyampaikan, MoU tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan dapur MBG segmen pesantren. Sebelumnya, program pembangunan 1000 dapur MBG pesantren dilaunching di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Madura, pada 26 Mei 2025 lalu.

Launching tersebut juga dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Rebuplik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar.

“Penanda tanganan MoU ini dalam rangka percepatan pembangunan 1000 dapur MBG pesantren,” kata Baddrut Tamam, Kamis (19/6/2025).

Dikatakan, pembangunan 1000 MBG pesantren dimotori oleh tiga instansi, yakni Kemenko PM melalui KPPM RI, BGN, serta Kementerian Keuangan melalui PIP. Kolaborasi itu bertujuan untuk mempercepat realisasi salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Mas Tamam, sapaannya, ada tiga tujuan utama percepatan pembangunan MBG pesantren. Pertama dalam rangka membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program MBG. Kedua yakni melayani pesantren, mulai dari pemenuhan gizi seimbang santri, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren, serta mewujudkan pesantren mandiri.

“Tujuan ketiga yaitu menciptakan generasi unggul masa depan. Dengan memenuhi gizi seimbang santri, harapannya lahir generasi hebat dari pesantren. Mereka kelak yang akan meneruskan perjuangan memimpin bangsa di masa yang akan datang,” terangnya.

“Kami harapkan akan lahir generasi unggul dari pesantren yang akan menjadi pemimpin, penggerak pembangunan dan siap mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra menyampaikan, program MBG patut didukung dengan kolaborasi, utamanya antar lembaga pemerintah.  Melalui skema pembiayaan UMKM, pesantren diharapkan dapat dengan mudah membangun Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi motor utama jalannya program MBG.

“PIP dapat men-support melalui pelaksanaan tugas dan fungsi PIP dalam ekosistem Pembiayaan UMKM,” jelas Ismed.

Sementara itu, Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan turut mengapresiasi inisiasi kerja sama ini. Saat ini sudah ada sekitar 1.800 SPPG dan sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mempercepat pembangunan SPPG yang berdampak dalam menggerakkan UMKM pemasok SPPG di lingkungan pesantren sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat,” tukasnya. (lum)

Artikel Teken MoU dengan PIP dan BGN, Ketua KPPM RI : Ikhtiar Percepat Pembangunan 1000 Dapur MBG Pesantren pertama kali tampil pada Lebur.id.