Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh Faridi mengatakan, penataan dan pemberdayaan PKL sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2021 dan peraturan bupati (Perbup) nomor 101 tahun 2022. Sedangkan kawasan Arek Lancor tidak masuk dalam kawasan yang boleh ditempati PKL.

“Langkah pemkab sudah saya rasa sudah sangat benar, sudah sesuai dengan perda dan perbup yang ada,” ujarnya kepada Lebur.id, Senin (26/5/2025).

Menurutnya, sejauh ini pemerintah daerah sudah menyediakan beberapa titik lokasi yang representatif untuk PKL, diantaranya kawasan Sae Salera, Food Colony, dan Sae Rassah. Tinggal bagaimana pemkab bisa membuat terobosan agar suasana di kawasan tersebut ramai dan perputaran ekonomi semakin cepat.

“Kalau kita (masyarakat, red) ikut aturan pemerintah tentang penataan PKL, tentu tidak akan ke kempat yang dilarang. Ini kan soal pembiasaan saja, karena belum terbiasa ke Food Colony,” terangnya.

“Kan tidak berbicara penertiban (PKL, red) saja, tapi pemberdayaan (PKL),” tegas Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan itu.

Ia berharap, pemkab ke depan juga harus lebih memaksimalkan ruang-ruang publik lainnya seperti di Taman Kowel, Taman Gladak Anyar, dan beberapa ruang publik lainnya untuk lebih mendongkrak daya beli masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Akhirnya kabupaten ini kalau penataannya sudah baik, maka arah ekonomi kita juga pasti baik ke depan,” tutupnya.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman memutuskan menutup kawasan Arek Lancor untuk PKL usai adanya sejumlah PKL yang memaksa masuk ke kawasan tersebut pada Jum’at (23/5/2025) lalu.

Bahkan, sempat terjadi ketegangan antara PKL dan petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam aksi tersebut.

“Mereka (PKL, red) sudah anarkis. Maka kami putuskan untuk menutup Arek Lancor untuk PKL,” tegas Kiai Kholil kepada insan pers, Sabtu (24/5/2025).

Mantan anggota DPR RI itu mengungkapkan, pihaknya sebenarnya tengah menyiapkan konsep yang matang agar pada akhirnya kawasan Arek Lancor bisa ditempati para PKL, namun tidak mengganggu estetika dan kelancaran lalu lintas di area itu.

“Sudah kami susun rencana matang tentang penempatan PKL Arek Lancor. Misalnya, gerobak mereka di posisi mana, pengolahan sampahnya bagaimana, penerangannya bagaimana, retribusinya bagaimana, dan regulasinya. Itu butuh persiapan matang agar PKL di sana tidak semrawut dan kumuh,” ungkapnya.

Akan tetapi, keputusan untuk menutup Arek Lancor itu terpaksa ia ambil pemerintah karena menurutnya para PKL enggan untuk bersabar dan aksinya sudah melewati batas. Ia khawatir, jika aksi tersebut dibiarkan maka secara tidak langsung para PKL yang mengatur pemerintah dan semakin terbiasa dengan hal yang tidak didasari aturan.

“Mereka ingin mengatur pemerintah. Kalau mereka diberi peluang, maka mereka ke depan akan ngatur-ngatur pemerintah sesuai dengan keinginan mereka sendiri,” pungkasnya. (lum)

Artikel Dukung Langkah Pemkab Pamekasan Tutup Arek Lancor untuk PKL, DPRD : Sudah Sangat Benar pertama kali tampil pada Lebur.id.

Para PKL yang sebelumnya berjualan di berbagai area terlarang berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup), seperti di kawasan monumen Arek Lancor. Kini terlihat nyaman membuka lapak di Food Colony.

“Alhamdulillah, berdasarkan tanya jawab dengan mereka (PKL, red) yang pindah pendapatannya lumayan,” ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Achmad Faisol, saat mengunjungi Food Colony, Jum’at (31/1/2025) malam.

Kendati demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus melengkapi fasilitas yang ada di Food Colony secara bertahap. Hal itu agar para PKL dan pengunjung merasa semakin nyaman dalam menikmati jajanan atau bermain bersama keluarga disana.

“Konsepnya kita inginnya drive thru, maka ketika ada tiang listrik kita geser, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian, jalan keluar menuju Jalan Kemayoran itu kita buka yang mulai dulu kita tutup,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, layanan drive thru merupakan layanan transaksi yang memungkinkan para konsumen untuk membeli produk atau jasa dengan tidak perlu turun dari kendaraan. Sehingga para pengunjung atau pembeli bisa menghemat waktu dan tenaga.

Selain itu, diantara fasilitas yang akan pihaknya perbaiki yakni musala yang representatif. Kemudian juga penataan para PKL dengan berbagai jenis jualan mereka yang tertata dengan baik dan rapi demi kenyamanan bersama.

“Kemudian, musala kita juga akan perbaiki juga. Ya, yang layak lah. Sehingga, masyarakat nanti berbondong bondong untuk datang, baik mainan anak-anak atau makanan nanti tersentra di Food Colony,” ujarnya.

Disamping itu, pada momen Ramadan nanti pihaknya juga berencana akan menggelar kegiatan bazar takjil di area Food Colony untuk mendongkrak volume kunjungan masyarakat.

“Juga Car Free Day ada yang mengusulkan untuk diletakkan di sekitar jalan Kemayoran, karena ada jalan tembusnya dari food colony ke barat,” tutupnya. (lum)

Artikel Jadi Sentra PKL, Pemkab Ingin Food Colony Pamekasan Bisa Terapkan Drive Thru pertama kali tampil pada Lebur.id.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Salman Al Farisi menyampaikan, pada kesempatan tersebut pihaknya menerima berbagai aspirasi terkait penataan PKL yang terpusat di tempat yang sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah, seperti Food Colony di Jalan Kesehatan dan Sae Rassah di Jalan Dirgahayu.

Menurutnya, terdapat tiga poin penting yang pihaknya terima dan sepakati bersama para PKL. Pertama, pihaknya meminta agar para PKL memiliki identitas resmi jenis usaha masing-masing agar lebih mudah dalam penataannya, seperti nomor induk berusaha (NIB), dan lain sebagainya.

“Untuk itu, kami meminta Pemkab dalam hal ini Diskop UKM dan Naker (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja) agar memfasilitasi para PKL dalam memperoleh identitas usaha itu,” terangnya kepada Lebur.id, Kamis (23/1/2025).

Kedua yakni tentang penataan tempat di Food Colony yang jika dimungkinkan akan ada perubahan konsep lokasi. Maka akan pihaknya kawal dan komunikasikan secara maksimal bersama pemerintah daerah dalam hal penghapusan asetnya.

“Ketiga yakni kami menilai bahwa perlu ada instansi atau UPT (Unit Pelaksana Teknis) tersendiri yang khusus untuk mengelola para PKL di Pamekasan,” ujarnya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para PKL atas aspirasi yang disampaikan kepada kami. InsyaAllah kami akan mengusahakan yang terbaik untuk kita semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah daerah melakukan relokasi besar-besaran para PKL yang berjualan di area-area yang tidak dilarang dalam Peraturan Daerah (Perda). Utamanya para PKL di kawasan monumen Arek Lancor yang banyak dikeluhkan karena seringkali menjadi biang kemacetan lalu lintas di pusat kota. (lum)

Artikel Temui Perwakilan PKL, Komisi II DPRD Pamekasan Sepakati Tiga Poin Aspirasi pertama kali tampil pada Lebur.id.