Program Paduka ini merupakan salah satu program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Kholilurrahman- Sukriyanto, yang dimotori oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) setempat.

Pada kesempatan itu, program Paduka ini diresmikan langsung oleh Bupati Kholilurrahman, bersama Wakil Bupati, Sukriyanto, Sekretaris Daerah (Sekda), Masrukin, Plt. Kepala Disdukcapil, Saudi Rahman, dan sejumlah pejabat lainnya.

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman mengatakan bahwa dokumen kependudukan merupakan salah satu hak warga negara yang wajib difasilitasi oleh negara. Hal itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap rakyatnya dalam bentuk dokumen yang sah.

“Sebagai warga negara hak-hak kita dilindungi oleh negara. Ketika lahir kita memperoleh akte kelahiran, kemudian seiring bertambahnya usia dibuatkan kartu identitas anak (KIA), KTP (kartu tanda penduduk). Bahkan setelah meninggal pun kita dibuatkan akte kematian,” terangnya ketika sambutan.

Ia menyebut, dokumen-dokumen kependudukan kini sudah menjadi dasar dari seluruh pelayanan publik. Seperti ketika anak mau masuk sekolah, tentu butuh akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan KIA. Kemudian juga ketika butuh layanan kesehatan seperti BPJS, maka butuh KTP elektronik, KK, maupun dokumen kependudukan lainnya.

Oleh karena itu, dalam 100 hari kerja, pihaknya bertekad untuk memudahkan pelayanan kependudukan bagi masyarakat Pamekasan wilayah utara dengan program Paduka tersebut.

Menurutnya, jika mengurus dokumen kependudukan di kantor Disdukcapil Pamekasan di mal pelayanan publik (MPP) di Jalan Raya Panglegur Pamekasan. Bagi masyarakat Pamekasan wilayah utara jaraknya cukup jauh sehingga butuh tenaga, waktu, bahkan biaya yang lumayan merogoh kocek.

“Alhamdulillah mulai hari ini untuk memperoleh identitas kependudukan, masyarakat Pamekasan wilayah utara tidak lagi harus datang ke kantor Disdukcapil di MPP,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya berinisiatif untuk menjadikan Kecamatan Waru sebagai kota kedua di Pamekasan dan menjadi center point pelayanan bagi masyarakat Pamekasan wilayah utara.

“Kami dari awal sudah berkomitmen Waru sebagai kota kedua di Pamekasan,” tegasnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa program dalam mewujudkan itu. Selain Paduka, ada juga program sekolah rakyat, kemudian penempatan salah satu unit pemadam kebakaran (damkar), perusahaan daerah air minum (PDAM), tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pembuangan sampah (TPS), serta beberapa terobosan lain.

“Dengan memohon rahmat dan ridho Allah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelayanan administrasi kebendudukan di kecamatan atau Paduka di kantor Kecamatan Waru secara resmi saya nyatakan dibuka dan bisa melayani masyarakat,” tutupnya. (lum)

Artikel Luncurkan Program Paduka, Bupati Pamekasan Komitmen Jadikan Waru Sebagai Kota Kedua pertama kali tampil pada Lebur.id.

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman mengatakan, pemberian bantuan itu sesuai amanah peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam.

Berdasarkan Perda tersebut, ia menyebut bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan para nelayan. Diantaranya melalui penyediaan sarana dan fasilitas nelayan serta jaminan atas resiko dalam profesi nelayan.

Sehingga sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan, pihaknya memasukkan program pemberian jeriken BBM bersubsidi dan kartu BJPS ketenagakerjaan sebagai satu dari sekian program 100 hari kerja ia dan wakilnya, Sukriyanto, dalam memimpin Pamekasan.

Dikatakan, para nelayan yang mendapat bantuan program tersebut berasal dari enam wilayah pesisir Pamekasan. Dengan jumlah bantuan yakni sebanyak 2.000 jeriken berisi BBM bersubsidi dan 500 kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan kepada 500 nelayan.

“Para nelayan dan pemerintah harus kompak menjadi satu kesatuan,” ujar Kholilurrahman saat memberikan sambutan.

Menurutnya, jasa para nelayan untuk masyarakat Pamekasan sangat besar. Sebab tanpa nelayan, masyarakat akan sulit merasakan ikan segar dan aneka hasil laut lainnya. Sementara, ikan sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber protein dan gizi.

“Penyerahan bantuan ini bukan hanya bentuk pemberian perlindungan kepada nelayan, tapi juga merupakan penghargaan terhadap peran penting nelayan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Ia berharap, bantuan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para nelayan. Selain itu, bantuan jeriken itu juga diharapkan bisa membuat penyaluran BBM bersubsidi semakin tepat sasaran demi peningkatan aktivitas penangkapan ikan.

“Melalui bantuan ini, kami ingin BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat digunakan untuk penangkapan ikan bukan untuk tujuan lain,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Abdul Fata mengatakan, pemberian bantuan jeriken BBM bersubsidi juga bertujuan untuk menopang keterseediaan bekal bahan bakar yang cukup bagi para nelayan ketika melaut. Selain juga perlunya ada jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan para nelayan.

“Sering kita dengar ketika nelayan melaut ada ungkapan abhantal omba’ asapo’ angen. Bahkan terkadang nyawa jadi taruhannya,” kata Fata ketika sambutan.

Untuk teknis penyaluran bantuan 2.000 jeriken itu nantinya akan diberikan di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan data yang ia himpun, jumlah nelayan di Pamekasan sebanyak 10.512 orang. Sedangkan yang menerima bantuan sebanyak 500 nelayan atau sekitar lima persen dari jumlah total nelayan.

Kemudian dari 500 nelayan itu, masing-masing nelayan mendapatkan empat buah jeriken yang didalamnya sudsh berisi 20 lier BBM bersubsidi.

“Juga ada 500 nelayan yang mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran bersumber dari APBD Pamekasan tahun 2025,” tutupnya. (lum)

Artikel 100 Hari Kerja Bupati-Wabup, Ratusan Nelayan di Pamekasan Dapat Bantuan 2.000 Jeriken BBM Bersubsidi pertama kali tampil pada Lebur.id.

Usai dilantik, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman menyampaikan target capaian dalam 100 hari kerjanya. Ia menyebut, pihaknya akan lebih dulu memprioritaskan pembangunan kawasan kota. Menurutnya, tampilan suatu daerah dilihat dari wajahnya, begitupun Pamekasan juga akan dilihat dari tampilan kawasan kotanya.

“Sehingga di kalau kotanya kumuh maka di desa kesimpulannya itu akan lebih kumuh lagi. Kalau kotanya besih, di desa insyaAllah tidak jauh seperti itu,” ujarnya kepada awak media usai pelantikan.

Meskipun target 100 hari kerja itu tidak disebutkan program kerja secara spesifik, Kiai Kholil berkomitmen untuk mewujukan pembangunan secara sistematis dari kota hingga desa-desa.

Dengan demikian, ia berharap ke depan semua sektor pembangunan di Pamekasan bisa berkembang dengan baik, utamanya penataan dan pengembangan potensi desa.

Selain itu, Kiai Kholil juga berharap semua elemen masyarakat Pamekasan bisa saling bersinergi, berpartisipasi aktif, dan turut bertanggungjawab dalam mewujudkan pembangunan.

“Karena untuk membangun itu bukan bergantung seberapa besar dana yang kita miliki. Akan tetapi seberapa besar masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan itu sendiri,” terangnya.

“Jadi sekalipun kita tahu bahwa tahun-tahun ke depan ini akan merupakan tahun yang sulit karena efisiensi dan lain sebagainya,” sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan bersama jajaran forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) dan para pejabat lainnya untuk memadukan persepsi dan komitmen membangun Pamekasan dalam satu periode ke depan.

“InsyaAllah dalam beberapa hari ini, dalam waktu dekat kami akan memulai dengan mengundang beberapa pejabat, dimulai dari forkopimda,” jelasnya

“Oleh sebab itu, saya berharap kepada semuanya, kepada kawan-kawan wartawan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ayolah kita bersatu padu, tancap gas,” pungkasnya. (lum)

Artikel Usai Dilantik, Bupati Pamekasan Pasang Target 100 Hari Kerja pertama kali tampil pada Lebur.id.