Terbaru, orang nomor dua di Kota Gerbang Salam itu membawa apresiasi tersebut saat melakukan pertemuan dengan anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Sukriyanto menyampaikan dua poin penting yang dinilai sangat mendesak untuk segera mendapatkan perhatian.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat Pamekasan bisa memperoleh layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.

“Melalui pertemuan ini, kami menyampaikan dua poin utama yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan agar dapat didisposisikan ke pusat. Kami berharap ada tindak lanjut nyata demi kepentingan masyarakat Pamekasan,” ujar Kak Sukri, sapaannya, Selasa (7/4/2026).

Poin pertama yang ia sampaikan yakni permohonan dukungan kerja sama antara RSUD Slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan dengan BPJS Kesehatan. Termasuk kerja sama akomodasi operasional layanan Cathlab atau laboratorium kateterisasi jantung agar dapat ditanggung BPJS Kesehatan.

Sebab ia menilai, keberadaan fasilitas Cathlab sangat vital dalam penanganan masyarakat yang terkena penyakit jantung, namun hingga saat ini layanan tersebut masih terbatas untuk pasien umum.

Hal tersebut tentu menjadi kendala bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan tindakan medis seperti.

“Jika layanan Cathlab di RSUD Pamekasan ini sudah bisa dicover oleh BPJS Kesehatan, maka masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke Surabaya untuk pemasangan ring jantung. Ini tentu akan sangat membantu dari sisi biaya dan waktu,” terangnya.

Dikatakan, permohonan kerja sama tersebut sebenarnya telah diajukan sejak 9 April 2024 lalu, namun hingga kini belum ada respon dari BPJS Kesehatan pusat. Oleh karena itu, pihaknya kembali meminta Komisi IX DPR RI untuk mendorong agar kerja sama itu dapat segera terealisasi.

Kemudian, poin kedua yang Kak Sukri sampaikan pada pertemuan tersebut yakni permohonan penambahan kuota peserta BPJS Kesehatan pembiayaannya tercover oleh pemerintah pusat.

Usulan ini menurutnya sangat penting untuk meringankan beban anggaran pemerintah daerah di sektor kesehatan sekaligus memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat kurang mampu.

“Kami berharap jumlah penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat bisa ditambah. Dengan begitu, masyarakat yang belum tercover oleh daerah bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang layak,” tukasnya.

Pada pertemuan itu, Sukriyanto hadir didampingi Sukriyanto anggota Komisi V DPRD Pamekasan, Abd. Rosyid Fansori. (lum)

Artikel Wabup Sukriyanto Minta Komisi IX DPR RI Perjuangkan BPJS Kesehatan Warga Pamekasan pertama kali tampil pada Lebur.id.

Kegiatan ini dilakukan guna mengevaluasi pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut serta memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerahnya benar-benar memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan itu, pria yang juga menjabat Wakil Bupati Pamekasan ini melihat langsung berbagai aspek penting SPPG, mulai dari kondisi fasilitas dapur, kelengkapan peralatan, hingga sistem pengelolaan air dan sanitasi.

Menurutnya, sebagai penyedia makanan MBG, kualitas dan layanan dapur MBG harus terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan besarnya tanggung jawab dari program tersebut dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa.

“Kami akan terus memantau sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG. Standar dapur harus benar-benar terpenuhi, mulai dari tempat memasak, pencucian, penyimpanan bahan hingga pembuangan air,” ujarnya di lokasi sidak.

Ia menegaskan bahwa aspek keamanan dan kebersihan merupakan hal mutlak yang tidak boleh diabaikan. Sebab SPPG bukan sekadar tempat produksi makanan MBG, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan masyarakat secara luas.

SPPG Yayasan Abdul Mu’thi sendiri diketahui menyalurkan sekitar 3.600 porsi makanan setiap hari kepada masyarakat di Desa Pademawu Timur dan Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu.

Operasional dapur ini melibatkan 47 karyawan serta 3 staf pendukung, menunjukkan skala layanan yang cukup besar dan membutuhkan pengelolaan yang profesional.

Dalam upaya meningkatkan standar kualitas, Pemkab Pamekasan saat ini mendorong seluruh dapur SPPG untuk mengantongi dua sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Kedua sertifikasi ini menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan pangan.

Adapun proses sertifikasi dimulai dari pengurusan SLHS sebagai tahap awal. Setelah itu, dapur dapat melanjutkan ke sertifikasi HACCP yang menekankan pengendalian risiko dalam setiap tahapan produksi makanan secara lebih detail dan sistematis.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara kuantitas, tetapi juga berkualitas tinggi. (lum)

Artikel Sidak, Ketua Satgas MBG Pamekasan Minta Semua SPPG Kantongi Dua Sertifikasi pertama kali tampil pada Lebur.id.

Pada kegiatan dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting Provinsi Jatim Tahun 2025, istri Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak itu didampingi oleh Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Proppo, serta para kader posyandu di Pamekasan.

Dalam sambutannya, Arumi menyampaikan rasa syukur dapat bertemu langsung dengan para ibu dan balita di Pamekasan. Menurutnya, upaya pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum anak lahir.

“Saya bersyukur bisa bertemu dengan bunda-bunda sama adik-adik balita yang hadir semuanya di sini,” ungkapnya.

Dikatakan, stunting adalah kondisi kurang gizi dalam jangka panjang sejak masa pra-kehamilan. Melalui edukasi, ia mengajak semua pihak dapat memahami ciri, penyebab, dan intervensi yang tepat bagi anak.

“Bagaimana kita terus meningkatkan ilmu pengetahuan edukasi untuk para bunda untuk para ayah supaya kita bisa mempercepat penurunan angka stunting,” jelasnya.

“Anak yang pendek belum tentu stunting. Dilihatnya bagaimana, kalau pun pendek dan semua pertumbuhan perkembangannya sesuai dengan usianya, berarti itu bagus, hanya karena ada faktor genetik,” lanjutnya.

Ia menerangkan, posyandu kini menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraannya. Masing-masing yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Sementara, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim dalam penurunan angka stunting di daerahnya.

Menurutnya, berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting di Pamekasan mengalami naik turun dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.

“Tahun 2019, tercatat angka stunting sebesar 26,1 persen. Angka itu naik menjadi 38,7 persen pada 2020, kemudian turun drastis ke 8,1 persen pada 2022, lalu melonjak lagi menjadi 25,1 persen pada 2023. Dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 22,3 persen,” terangnya.

Kholil melanjutkan, posyandu merupakan pelayanan kesehatan masyarakat paling dekat dengan keluarga. Pihaknya juga menyinggung data bulan timbang periode 2019-2024, yang justru konsisten memperlihatkan tren penurunan.

”Dari 17,4 persen (2019) menjadi 3,28 persen (2024). Terbaru, pada Oktober 2025 tercatat kembali turun ke 2,88 persen,” tutupnya. (lum)

Artikel Tekan Angka Stunting, Arumi Bachsin Perkuat Edukasi Kader Posyandu dan Ibu Hamil di Pamekasan pertama kali tampil pada Lebur.id.

Kasus tumpang tindih penyaluran program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memantik kisruh antar pengelola dapur atau SPPG.

Diantara sekolah yang diduga menerima distribusi MBG dobel yakni SMKN 3 Pamekasan. Pada Senin (10/11/2025), sekolah tersebut tercatat mendapat pasokan menu MBG dari dua SPPG berbeda. Yakni dari Yayasan Ibnu Bachir, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, dan Yayasan Garuda Jaya Abadi, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan.

Kasus yang sama juga diduga terjadi di SMPN 6 Pamekasan. Sekolah ini secara zonasi mendapat suplai menu MBG dari Yayasan Istizam Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan. Namun, secara bersamaan juga dipasok oleh Yayasan Ibnu Bachir.

Tidak hanya itu, kejadian serupa juga ditemukan di SDN Gladak Anyar 4, TK Kosgoro dan SMP Muhammadiyah di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, dan di MI Islamiyah Sumur Putih, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan. Menurut zonasi, empat sekolah itu berada di bawah koordinasi Yayasan Fatimah Maju Bersama, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan.

Akan tetapi, pada hari yang sama, Senin (10/11/2025), empat sekolah tersebut juga mendapat suplai menu MBG oleh Yayasan Ibnu Bachir.

Menyikapi kasus ini, Koordinator SPPG Kecamatan Pamekasan, Rifki Heri Wifianto, menyebut bahwa ada pemerataan baru yang seharusnya mulai berlaku sejak 10 November 2025. Dikatakan, kebijakan pemerataan itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara seluruh koordinator SPPG dan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) pada rapat di Aula Kodim 0826 Pamekasan, Kamis (23/10/2025), lalu.

“Pemerataan seharusnya berlaku mulai 10 November 2025 dan sudah disepakati bersama serta ditandatangani Kordinator Wilayah,” kata Rifki saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).

Menurut Rifki, usai adanya kesepakatan pemerataan baru, pihaknya mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah SPPG yang sebelumnya menyuplai menu MBG ke sekolah-sekolah di Kecamatan Pamekasan. Hal itu ia lakukan guna menghidari adanya gesekan antar dapur MBG yang kemungkinan muncul pasca pemerataan.

“Saya sudah laporkan ke Korwil dan sebelumnya juga sudah koordinasi. Informasinya, Korwil akan menindaklanjuti dan bersurat ke pusat,” terang Rifki.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Ibnu Bachir, Jakfar, tidak setuju jika pihaknya dianggap melabrak aturan. Bahkan, Jakfar mengaku tidak menandatangani kesepakatan pemerataan baru pada rapat bersama di Aula Kodim. Sebab, ia menilai bahwa keputusan pemerataan baru diambil secara sepihak dan tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).

“Yang di Proppo tidak tanda tangan, tidak setuju. Karena mereka mengatur sepihak,” tegasnya, saat dihubungi via pesan WhatsApp, Senin (10/11/2025).

Jakfar menegaskan, SPPG Yayasan Ibnu Bachir sejauh ini telah berjalan tertib, kondusif, serta tidak menyalahi radius distribusi atau maupun Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah disepakati sebelum pemerataan baru.

“Kami tidak melanggar juknis. Dapur sudah berjalan lancar dan penerima juga mau. Kenapa dapur yang kondusif justru diganggu? Secara radius kami sesuai juknis, MoU juga sudah ada sejak awal,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMKN 3 Pamekasan, Sri Indrawati mengatakan bahwa pihaknya sementara memilih pasif dan meminta suplai MBG ke sekolahnya agar ditangguhkan untuk sementara waktu hingga permasalahan dualisme suplai MBG secara resmi selesai.

“Ditangguhkan dulu sampai masing-masing dapur menyelesaikan masalah dengan baik,” katanya, Senin (10/11/2025). (lum)

Artikel Problem Baru MBG di Pamekasan, Sejumlah Sekolah Diduga Terima Menu MBG Dobel dari Dua SPPG Berbeda pertama kali tampil pada Lebur.id.

Direktur PT Jawara Internasional Djaya, Marsuto Alfianto mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya ia kerap melihat tumpukan sampah di Pamekasan yang banyak berserakan di jalan, utamanya di pinggir sungai.

Selain mengotori lingkungan, kondisi tersebut menurutnya dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit di musim hujan seperti saat ini. Kemudian, jika tumpukan sampah itu terbawa angin dan jatuh ke sungai, maka juga bisa menghambat aliran sungai sehingga menyebabkan banjir.

“Musim hujan tahun ini, beberapa wilayah di Pamekasan masih dilanda banjir, meskipun sudah dilakukan pengerukan atau normalisasi,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Sebagaimana diketahui, hampir setiap tahun Pamekasan selalu mengalami banjir akibat luapan air sungai. Hal itu sangat mengganggu aktivitas warga bahkan mengakibatkan sejumlah pemukiman warga terendam.

“Salah satu penyebab terjadinya banjir di Pamekasan adalah kurang sadarnya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Lebihnya lagi, kurang tegasnya pemerintah dalam mengelola sampah dan minimnya sosialisasi terhadap masyarakat,” terangnya.

Alfian menilai, sejauh ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah masih kurang. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah daerah lebih serius lagi terkait tata kelola sampah, serta semakin menggalakkan sosialisasi penyadaran masyarakat agar tertib membuang sampah pada tempatnya.

“Atas inisiatif saya pribadi bersama manajemen perusahaan sepakat untuk menjalankan gerakan ‘Pamekasan Bersih Sampah’. Kegiatan bersih-bersih bersama karyawan akan kami lakukan setiap hari Sabtu,” tegasnya.

“Kami siap berkolaborasi bersama pemerintah dengan catatan tidak dibawa pada ranah politik. Kita harus peduli terhadap lingkungan dan jangan sampai di Pamekasan menjadi Kabupaten darurat sampah,” tutupnya.

Di sisi lain, Manajer Operasional PT Jawara Internasional Djaya, Hariaji menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sadar lingkungan, khususnya tidak membuang sampah sembarangan.

“Kami akan berkolaborasi dengan mahasiswa dan lapisan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan untuk kompak membersihkan sampah dipinggir jalan termasuk dibibir sungai, yang akan diselenggarakan setiap hari Sabtu, dan kami siap menfasilitasi mahasiswa baim dari sarana dan prasarananya,” jelasnya. (lum)

Artikel Cegah Penyakit Hingga Banjir, PT Jawara Internasional Djaya Buat Gerakan Pamekasan Bersih Sampah pertama kali tampil pada Lebur.id.

Terbaru, SPPG Biequeen menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyuluhan keamanan pangan bagi penjamah makanan program MBG yang digelar bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Rabu (22/10/2025).

Kegaitan tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas dan memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya siswa-siswi sekolah betul-betul aman, layak konsumsi, serta bergizi.

Ketua Kantor SPPG Biequeen, Ach. Vicky Handika mengatakan, kegiatan penyuluhan yang diikuti oleh seluruh penjamah pangan program MBG di instansinya itu merupakan bentuk komitmen nyata yang pihaknya lakukan untuk terus berbenah dalam menyajikan menu MBG yang higienis dan sehat.

“Ini bentuk komitmen kami, agar menu-menu MBG yang akan kami sajikan kepada siswa benar-benar higienis, sehat, serta memiliki kandungan nilai gizi sesuai ketentuan,” katanya, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, seluruh penjamah SPPG Biequeen sejatinya sudah mengikuti pelatihan penyajian menu MBG dari sebelum aktif menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah. Mulai dari menjaga kebersihan dapur, memastikan bahan-bahan produksi higienis dan sehat, serta memastikan nilai gizi pada setiap sajian menu untuk siswa.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Ahmad Syamlan mengatakan, keamanan pangan adalah fondasi penting untuk membangun generasi sehat.

Menurutnya, penyedia makanan bukan sekadar memasak dan menyajikan, melainkan juga bertanggung jawab memastikan proses pengolahan sesuai standar higiene dan sanitasi. Oleh karenanya, bimtek penyuluhan yang dilakukan SPPG Biequeen Nyalabu Daya menitikberatkan pada keamanan penyajian menu MBG.

Hal itu penting dilakukan sebagai salah satu cara mencegah terjadinya keracunan makanan ataupun kejadian yang tidak di inginkan kepada penerima program MBG.

“Tujuannya untuk memastikan bahwa semua penjamah makanan yang ada di bawah tanggung jawab SPPG Biequeen Nyalabu Daya ini itu memahami cara-cara untuk mencegah terjadinya keracunan makanan,” terangnya.

Syamlan menyebutkan, terdapat lima kunci aman untuk mencegah kasus keracunan pada program MBG. Pertama, penyedia harus bisa menjaga pangan pada suhu ruangan. Kedua, menyediakan air dan bahan baku yang bagus dan baik. Kemudian menjaga kebersihan, baik secara personal untuk meninjau makanan maupun kebersihan lingkungan SPPG.

Keempat, memasak dengan yang benar. Artinya, kalau ada makanan yang memang harus dimasak sampai mendidih, harus betul-betul mendidih jangan sampai tidak matang. Terakhir yakni menyampaikan informasi kapan makanan paling lambat itu dikonsumsi atau dimakan oleh penerima manfaat.

“Ini yang mungkin banyak menyebabkan makanan MBG itu basi karena adanya penundaan yang seharusnya dimakan pada pukul 08.00 WIB ada yang diundur sampai lewat dari pukul 10.00 WIB, sehingga makanan sudah lewat dari masa expired,” jelasnya.

Setelah penyuluhan, Syamlan juga memastikan bahwa SPPG Biequeen Nyalabu Daya telah menjaga keamanan penjagaan pangan dengan cukup baik. Diantara indikatornya yakni seragam yang dipakai oleh pekerja atau penjamah pangan tidak dipakai dari rumah masing-masing, melainkan baru dipakai di tempat kerja.

Kemudian, mobil pengantar makanan MBG secara rutin dibersihkan setiap hari setelah selesai mengantar makanan. Serta dalam proses menyiapkan makanan, para pekerja sudah memakai masker, sarung tangan, dan komponen kesehatan lainnya.

“Mudah-mudahan pemahaman tentang perilaku lima kunci aman pangan ini bisa terus diterapkan, sehingga kasus-kasus yang tidak diinginkan dalam program MBG tidak ada,” tandasnya.

“Insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya kalau materi yang disampaikan oleh teman-teman Dinkes Pamekasan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, kejadian yang tidak diinginkan bisa terhindar dari menu MBG SPPG Biequeen Nyalabu Daya,” tutupnya. (lum)

Artikel Pastikan Menu MBG Sehat dan Higienis, SPPG Biequeen Nyalabu Daya Gelar Bimtek Bersama Dinkes Pamekasan pertama kali tampil pada Lebur.id.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah melalui TP PKK guna meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan rubella di Kabupaten Pamekasan.

Hadir dalam kegiatan itu, perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Ketua TP PKK Pamekasan, Ummu Royhanah Kholilurrahman, dan jajaran pengurusnya, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Kusairi, Camat Kadur, Mohammad Jasin, serta Kepala Desa Kertagena Tengah, Suto Abdurrahman.

Ketua TP PKK Kabupaten Pamekasan, Ummu Royhanah Kholilurrahman menyampaikan, kegiatan pemberian imunisasi tambahan dan campak tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, utamanya bagi anak-anak dari serangan penyakit campak maupun rubella.

“Kami berharap, cakupan imunisasi di Kabupaten Pamekasan dapat semakin meningkat, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh sehat, kuat, dan bebas dari ancaman penyakit berbahaya,” ujarnya.

Selain pemberian imunisasi secara langsung, pada kegiatan itu juga dilakukan pemberian edukasi kesehatan kepada para orang tua, pemeriksaan tumbuh kembang anak, serta pelayanan kesehatan untuk balita dan lansia.

Sementara, Kepala Desa Kertagena Tengah, Suto Abdurrahman, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada desanya dalam menggelar kegiatan itu. Menurutnya, hal ini menjadi motivasi besar bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk terus mendukung program-program kesehatan.

“Desa Kertagena Tengah merasa terhormat menjadi pusat launching kegiatan imunisasi tambahan ini. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya demi kesehatan anak-anak, balita, dan seluruh generasi penerus kita,” tukasnya. (lum)

Artikel Cegah KLB Campak dan Rubella, TP PKK Pamekasan Launching Pemberian Imunisasi di Desa Kertagena Tengah pertama kali tampil pada Lebur.id.

Presiden Madura United, Achsanul Qosasi meminta manajemen dan para pemain agar bisa menunjukkan performa maksimal selama musim depan. Hal itu sebagai bentuk komitmennya atas kerja sama tersebut.

“Atas nama Madura United, kami ucapkan terima kasih,” ungkap Achsanul, Sabtu (12/7/2025).

Sementara itu, Chairman PT. Weha Agro Sejahtera, Wibisono Handoko menyebut, kehadirannya di Madura United tidak sebatas hubungan sponsorhip, namun juga berkomitmen untuk ikut membesarkan Laskar Sapeh Kerrab.

“Tugas kami  bukan hanya sponsor, saya akan berjuang untuk membesarkan Madura United,” tegasnya.

Ia menerangkan, ada tiga alasan pihaknya akhirnya menentukan pilihan untuk bersedia menjadi sponsor utama Madura United. Pertama, pengelolaan manajemen yang baik dari klub yang musim depan akan berkandang utama di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) itu.

“Kedua, suporter Madura  United adalah suporter terbaik musim lalu, sehingga brand kami akan terjaga baik,” lanjutnya

Ketiga yakni pasar perusahaan yang bergerak di bidang pertanian itu merupakan kelompok akar rumput penggemar sepakbola tanah air.

Di sisi lain, Kapten Madura United, Lulinha berharap, bisa bertahan sampai akhir pertandingan dan semua lini dalam tim bekerja keras untuk memberikan yang terbaik di musim ini.

“Terima kasih kepada tim, semoga di season ini tim bisa memberikan yang terbaik,” pungkasnya. (lum)

Artikel Resmi Sponsori Madura United Musim Depan, Chairman PT Weha Agro Sejahtera Beberkan Tiga Alasan pertama kali tampil pada Lebur.id.

“Porprov Jawa Timur bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang pemersatu. Dalam gelanggang, kita berjuang keras untuk menang, tapi di luar arena, kita saling menghargai dan merangkul. Inilah nilai luhur yang ingin kita bangun dari olahraga,” ungkap Emil ketika sambutan.

Pada klasemen akhir, Kota Surabaya yang menduduki puncak klasemen berhasil menyabet juara umum pada Porprov IX tahun ini. Kota Surabaya mendulang 1.168 poin dari 195 medali emas, 127 medali perak, dan 134 perunggu.

Peringkat kedua diduduki oleh Kota Malang dengan 892 poin, 132 emas, 124 perak, dan 116 medali perunggu. Kemudian, posisi tiga dihuni Kota Sidoarjo dengan 636 poin, hasil dari 87 medali emas, 86 perak, dan 116 medali perunggu.

Adapun dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, hanya satu yang berhasil masuk 10 besar klasemen akhir. Kabupaten tersebut yakni Bangkalan yang sukses mengunci peringkat 10 dengan 196 poin dari 24 medali emas, 36 medali perak, dan 24 perunggu.

Kemudian disusul oleh Kabupaten Pamekasan di peringkat ke-24. Kota Gerbang Salam berhasil menyabet 12 medali emas, 10 perak, dan 19 medali perunggu, total 87 poin. Selanjutnya, ada Kabupaten Sampang di peringkat ke-27 klasemen dengan 74 poin, 11 medali emas, 7 medali perak, dan 16 perunggu.

Sedangkan Kabupaten Sumenep menghuni peringkat 31 dengan 59 poin, hasil dari 6 medali emas, 10 perak, dan 15 medali perunggu.

Dibandingkan Porprov tahun 2023 sebelumnya, peringkat klasemen untuk Kabupaten Pamekasan tidak berubah, yakni peringkat ke-24. Namun, ada sedikit perubahan dari perolehan medali, ada yang berkutang dan ada pula yang meningkat.

Seperti perolehan medali emas dari 13 di tahun 2023, menjadi 12 pada tahun 2025. Medali perak tahun 2023 sebanyak 12, tahun 2025 berkurang jadi 11 medali. Sedangkan untuk medali perunggu meningkat dari 17 di tahun 2023, menjadi 19 di tahun 2025.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pamekasan, Djohan Susanto mengaku bangga dengan spirut perjuangan para pelatih dan atlet di ajang Porprov Jatim IX tahun 2025.

Menurut Djohan, prestasi yang diraih para atlet pada Porprov Jatim tahun ini cukup membanggakan. Apalagi atlet yang dikirim ke Porprov Jatim asli putra dan putri daerah.

“Kami tidak pernah mendatangkan atlet dari luar Pamekasan. Semua atlet yang dikirim murni dari Pamekasan,” kata Djohan, Sabtu (5/7/2025).

“Raihan prestasi membuktikan persiapan matang dan semangat juang atlet yang ada di Bumi Gerbang Salam,” pungkasnya. (lum)

Artikel Klasemen Akhir Porprov Jatim 2025, Pamekasan Tertinggi Kedua dari Empat Kabupaten Pulau Madura pertama kali tampil pada Lebur.id.

Pada klasemen sementara perolehan medali Porprov Jatim 2025 di yang diakses Lebur.id melalui website resmi KONI Jatim pada Kamis (3/7/2025) jam 18.11 WIB, Kota Surabaya masih kokoh di puncak klasemen dengan 146 medali emas, 92 perak, dan 94 perunggu, dengan total 862 poin.

Posisi runner-up dihuni Kota Malang dengan raihan 616 poin, hasil dari 92 medali emas, 85 perak, dan 78 perunggu. Posisi tiga Kabupaten Sidoarjo, 60 medali emas, 70 perak, dan 79 perunggu, total 459 poin.

Adapun peringkat klasemen sementara dari empat kabupaten di Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan masih memimpin dari tiga kabupaten lainnya. Bangkalan berada di peringkat 9 klasemen sementara dengan 153 poin, dengan 19 medali emas, 30 perak, dan 17 medali perunggu.

Kemudian disusul Kabupaten Pamekasan di posisi 22 klasemen sementara. Kota Gerbang Salam berhasil meraih 7 emas, 7 perak, dan 14 perunggu, total 56 poin. Selanjutnya, Kabupaten Sampang berada di peringkat 30, dengan raihan 5 medali emas, 4 perak, dan 12 perunggu, total 40 poin.

Sedangkan Kabupaten Sumenep berada di peringkat 31 dengan 38 poin, hasil dari 5 medali emas, 4 perak, dan 10 medali perunggu.

Namun, persaingan medali masih terus berlangsung di sejumlah cabor. Klasemen bisa berubah sewaktu-waktu seiring bertambahnya hasil cabor dan perolehan medali dari masing-masing kontingen. (lum)

Artikel Update Klasemen Sementara Porprov Jatim 2025, Berikut Peringkat dari Empat Kabupaten Pulau Madura pertama kali tampil pada Lebur.id.