JAKARTA, Lebur.id – Upaya mempercepat pembangunan 1000 dapur makan bergizi gratis (MBG) segmen pesantren terus dilakukan. Terbaru, tiga stakeholder menanda tangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman di kantor Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Jakarta, Kamis (19/6/2025).
MoU tersebut ditanda tangani oleh Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana yang diwakili oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, serta Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPM RI), Baddrut Tamam.
Usai penandatanganan, Baddrut Tamam menyampaikan, MoU tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan dapur MBG segmen pesantren. Sebelumnya, program pembangunan 1000 dapur MBG pesantren dilaunching di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Madura, pada 26 Mei 2025 lalu.
Launching tersebut juga dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Rebuplik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar.
“Penanda tanganan MoU ini dalam rangka percepatan pembangunan 1000 dapur MBG pesantren,” kata Baddrut Tamam, Kamis (19/6/2025).
Dikatakan, pembangunan 1000 MBG pesantren dimotori oleh tiga instansi, yakni Kemenko PM melalui KPPM RI, BGN, serta Kementerian Keuangan melalui PIP. Kolaborasi itu bertujuan untuk mempercepat realisasi salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Mas Tamam, sapaannya, ada tiga tujuan utama percepatan pembangunan MBG pesantren. Pertama dalam rangka membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program MBG. Kedua yakni melayani pesantren, mulai dari pemenuhan gizi seimbang santri, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren, serta mewujudkan pesantren mandiri.
“Tujuan ketiga yaitu menciptakan generasi unggul masa depan. Dengan memenuhi gizi seimbang santri, harapannya lahir generasi hebat dari pesantren. Mereka kelak yang akan meneruskan perjuangan memimpin bangsa di masa yang akan datang,” terangnya.
“Kami harapkan akan lahir generasi unggul dari pesantren yang akan menjadi pemimpin, penggerak pembangunan dan siap mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra menyampaikan, program MBG patut didukung dengan kolaborasi, utamanya antar lembaga pemerintah. Melalui skema pembiayaan UMKM, pesantren diharapkan dapat dengan mudah membangun Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi motor utama jalannya program MBG.
“PIP dapat men-support melalui pelaksanaan tugas dan fungsi PIP dalam ekosistem Pembiayaan UMKM,” jelas Ismed.
Sementara itu, Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan turut mengapresiasi inisiasi kerja sama ini. Saat ini sudah ada sekitar 1.800 SPPG dan sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.
“Kami berharap kegiatan ini dapat mempercepat pembangunan SPPG yang berdampak dalam menggerakkan UMKM pemasok SPPG di lingkungan pesantren sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat,” tukasnya. (lum)