PAMEKASAN, Lebur.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mempertanyakan dan mengaku prihatin atas klaim pencapaian kinerja 70 persen dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati setempat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya di harian Jawa Pos Radar Madura (JPRM) yang terbit pada Kamis, (26/6/2025), Bupati Pamekasan, Kholilurrahman mengklaim bahwa satu per satu visi misi pemerintahan yang ia paparkan dalam Pilkada 2024 mulai direalisasikan.
Kiai Kholil menyebut seperti program penataan kota, kemudian program di sektor pertanian dan peternakan, pendidikan, maupun kesehatan. Dimana berbagai program tersebut rata-rata sudah berjalan di angka 70 persen.
”100 hari kerja ini hanya permulaan. Jadi starting point saja. Bukan berarti setelah ini selesai. Artinya, tetap berkelanjutan,” katanya dikutip Lebur.id dari JRPM pada Kamis (26/6/2025).
Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Moh. Faridi menyebut, realisasi belanja publik masih terealisasi dibawah 50 persen. Sehiingga ia menilai klaim tersebut tidak didukung oleh data yang objektif, dan berpotensi menyesatkan opini publik jika tidak ada diklarifikasi dari pemerintah daerah.
Dikatakan, berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia per 24 Juni 2025, realisasi belanja daerah Kabupaten Pamekasan baru terealisasi sebesar 65,86 persen dari total pagu anggaran Rp 2,24 triliun.
“Lebih mengkhawatirkan, belanja barang dan jasa hanya terealisasi 43,31 persen, dan belanja modal baru 45,92 persen. Padahal dua komponen inilah yang menjadi indikator nyata dari pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat,” ujar Faridi, Kamis (26/6/2025).
Selain itu, pihaknya menyoroti realisasi belanja bantuan sosial (bansos) yang hanya 26 persen, serta belanja hibah yang masih 22 persen. Angka tersebut menurutnya berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Pamekasan, khususnya di pelosok desa yang masih sangat terdampak oleh kenaikan harga dan ketidakmerataan pembangunan.
Kemudian, pihaknya juga mempertanyakan lonjakan realisasi retribusi daerah yang menurutnya tidak wajar. Bahkan, kenaikkannya hingga sebesar 668 persen, dari target awal realisasi Rp 29,83 miliar menjadi terealisasi Rp 199,50 miliar.
“Hal ini memunculkan pertanyaan serius apakah target awal terlalu kecil, atau pemerintah kabupaten (Pemkab) memberatkan rakyat dengan pungutan tinggi,” jelasnya.
Menurutnya, indikator kinerja bukan semata ditentukan dari persentase anggaran terserap. Lebih dari itu, seberapa besar manfaat dari kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami Fraksi PKB tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan, dan memastikan bahwa anggaran yang bersumber dari rakyat, harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Fraksi PKB DPRD Pamekasan sepakat untuk mendesak pemerintah daerah agar tidak membuat narasi keberhasilan yang tidak berdasarkan data objektif. Kemudian, membuka dashboard transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat bisa mengakses informasi realisasi belanja daerah secara terbuka.
Ketiga yakni melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh. Utamanya terhadap program prioritas yang masih belum berjalan maksimal.
“Serta fokus pada pembangunan dan pelayanan publik yang nyata, bukan hanya pada belanja administratif dan pencitraan,” tutupnya. (lum)