MoU tersebut dalam rangka memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum dari Kejari Pamekasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab setempat.

Adapun penandatanganan dokumen MoU dilakukan langsung oleh Bupati Pamekasan, Kholilurrahman bersama Kepala Kejari Pamekasan, Anton Arifullah, dan masing-masing pimpinan OPD.

“Kita sebagai jaksa pengacara negara akan mendukung pemerintah daerah berupa kita memberikan pelayanan pertimbangan hukum, pendapat hukum dan pendampingan terkait,” ujar Kepala Kejari Pamekasan, Anton Arifullah usai penandatanganan.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah, baik litigasi maupun non ligitasi. Sebab, sebagai wakil dari pemerintah daerah, pihaknya bisa melakukan penagihan atau persidangan perdata melalui pengadilan.

“Karena kita sebagai wakil pemerintah daerah untuk melakukan penagihan atau sidang di pengadilan perdata negeri atau tata usaha negara,” sebutnya.

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya menguatkan persatuan dan soliditas antar forum komunikasi pimpinan daerah (orkopimda). Terlebih pasca terbentuknya pos bantuan hukum (posbakum).

“Kita akan merekrut staf dari forkopimda yang memungkinkan, baik utusan dari pengadilan, kejaksaan, dan polres untuk memberikan penyuluhan hukum di masyarakat. Sehingga apa yang kita targetkan berjalan maksimal, terutama terkait MoU ini,” pungkasnya. (lum)

Artikel Perkuat Pendampingan Hukum, Bupati dan Kejari Pamekasan Teken MoU pertama kali tampil pada Lebur.id.

“2021 kita bekerjasama dengan Kejari Pamekasan untuk mendorong bagaimana seluruh program prioritas ini didampingi oleh Kejari Pamekasan. Alhamdulillah Pengacara Negara yang ada di lembaga Kejari Pamekasan bekerja luar biasa dan professional,” kata Baddrut Tamam.

“Atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Pamekasan, saya menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Kajari Pamekasan dan seluruh staf serta Jaksa Pengacara Negara yang telah bekerja luar biasa mendampingi prioritas kerja pemkab Pamekasan 2021 dan akan kita lanjutkan kerjasama ini di 2022 dan seterusnya,” tambahnya.

Dijelaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Kejari Pamekasan agar reformasi birokrasi dan pemerintahan bersih-melayani bisa berjalan maksimal. Pendampingan hukum dari Kejari diharapkan bisa memperbaiki kualitas pembangunan di kota batik.

“Kenapa kita memilih kerjasama dengan Kejari Pamekasan? Karena komitmen reformasi birokrasi, pemerintahan yang bersih melayani, serta mendorong bagaimana out come akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari setiap prioritas kerja pemerintah kabupaten Pamekasan,” tegasnya.

Manta anggota DPRD Jawa Timur itu juga berterimakasih kepada seluruh pimpinan dan staf di lingkungan pemkab Pamekasan. Sebab tanpa dukungan dari mereka, reformasi birokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Termasuk upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih-melayani juga butuh komitmen dari para aparatur.

“Terimakasih juga kepada kepala OPD beserta seluruh ASN yang berkomitnen yang sama untuk mendorong pemerintahan bersih,” tukasnya. (isa)

Artikel Dampingi Pemkab Wujudkan Pemerintahan Bersih, Mas Tamam Berterimakasih Kepada Kejari Pamekasan pertama kali tampil pada Lebur.id.