Oleh: Ahmad Wiyono
Ada dua tanggal yang semestinya tidak dibaca secara terpisah dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia: 22 Oktober dan 10 November. Keduanya memang memiliki nama peringatan berbeda. Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional, sedangkan 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan. Namun, di balik dua momentum tersebut tersimpan satu benang merah sejarah yang kuat: perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Bagi Nahdlatul Ulama (NU), kedua tanggal itu bukan sekadar penanda kalender sejarah. Keduanya merupakan representasi dari keterlibatan ulama, kiai, santri, dan masyarakat pesantren dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Jika 22 Oktober menjadi momentum konsolidasi moral dan keagamaan untuk membela kemerdekaan, maka 10 November merupakan salah satu puncak manifestasi perjuangan tersebut di medan pertempuran. Dengan demikian, Hari Santri dan Hari Pahlawan sesungguhnya adalah dua babak dalam satu narasi besar tentang nasionalisme kaum sarungan.
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ternyata tidak serta-merta membuat bangsa ini terbebas dari ancaman penjajahan. Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia, yang kemudian diboncengi kepentingan kolonial Belanda melalui NICA, menghadirkan ancaman serius terhadap kedaulatan Republik yang masih sangat muda.
Dalam situasi genting tersebut, Nahdlatul Ulama mengambil peran penting. Pada 21–22 Oktober 1945, para ulama dan konsul NU dari berbagai daerah di Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Pertemuan yang dipimpin oleh para tokoh NU itu menghasilkan keputusan monumental yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad.
Sebelumnya, Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari, Rais Akbar NU, telah memberikan landasan keagamaan melalui fatwa jihad pada September 1945. Resolusi Jihad kemudian menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan merupakan kewajiban keagamaan sekaligus tanggung jawab kebangsaan.
Salah satu pokok penting resolusi tersebut menyatakan bahwa melawan penjajah adalah fardlu ‘ain bagi umat Islam yang berada dalam radius 94 kilometer dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Sementara bagi mereka yang berada di luar wilayah tersebut, kewajibannya adalah fardlu kifayah.
Di sinilah letak signifikansi historis Resolusi Jihad. NU tidak sekadar mengeluarkan seruan keagamaan, tetapi memberikan legitimasi moral dan teologis bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan. Membela Republik bukan tindakan yang bertentangan dengan agama, melainkan bagian dari tanggung jawab keimanan.
Dalam amanatnya kepada umat, KH. Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa tekad umat untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa tidak akan surut “seujung rambut pun”. Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika seorang ulama, melainkan representasi sikap politik kebangsaan NU ketika eksistensi Republik sedang dipertaruhkan.
10 November dan Takbir Perjuangan
Seruan Resolusi Jihad tidak berhenti di ruang pertemuan para ulama. Ia bergerak melalui pesantren, masjid, langgar, dan jaringan sosial keagamaan yang telah lama tumbuh di tengah masyarakat. Para kiai menyampaikan seruan itu kepada santri dan masyarakat. Dari ruang pengajian, semangat mempertahankan kemerdekaan menjelma menjadi keberanian untuk menghadapi kekuatan bersenjata.
Santri-santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah, bersama para kiai dalam Laskar Sabilillah, menjadi bagian penting dari kekuatan perlawanan rakyat. Mereka tidak selalu memiliki persenjataan memadai, tetapi memiliki keyakinan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan tidak boleh dirampas kembali.
Gelombang perlawanan itu mencapai salah satu puncaknya pada 10 November 1945. Ketika pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata, masyarakat justru memilih bertahan. Pertempuran besar pun meletus. Pekik takbir, seruan merdeka, dan keberanian rakyat menjadi bagian dari sejarah heroik yang hingga kini dikenang sebagai Hari Pahlawan.
Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa tanpa memahami Resolusi Jihad, kita tidak akan memperoleh gambaran utuh tentang latar belakang historis Pertempuran 10 November. Bahkan, ungkapan bahwa tidak akan ada 10 November tanpa 22 Oktober merupakan penegasan tentang pentingnya kontribusi NU dalam menggerakkan kesadaran kolektif untuk mempertahankan Republik.
Tentu, pertempuran tersebut bukan semata-mata perjuangan warga NU. Ada berbagai kelompok pemuda, tentara, laskar, dan masyarakat dari beragam latar belakang yang turut mengangkat senjata. Namun, peran Resolusi Jihad dalam mengonsolidasikan kekuatan umat Islam dan kaum pesantren merupakan bagian sejarah yang tidak patut dihilangkan.
Madura dan Jejak Perjuangan Kaum Sarungan
Sejarah perjuangan santri dalam mempertahankan kemerdekaan juga tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat Madura. Pulau yang dikenal memiliki tradisi pesantren, kepatuhan kepada kiai, dan kultur keagamaan yang kuat ini menjadi bagian dari lingkungan sosial yang menyokong perjuangan nasional.
Kehadiran konsul-konsul NU dari Jawa dan Madura dalam forum Resolusi Jihad menunjukkan bahwa seruan mempertahankan kemerdekaan tidak dibangun dalam lingkup lokal Surabaya semata. Ia memiliki jangkauan organisasi dan solidaritas yang lebih luas.
Dari tradisi pesantren Madura, nilai keberanian, kepatuhan kepada ulama, dan kecintaan terhadap tanah air menjadi modal sosial yang menggerakkan masyarakat. Para santri dan pejuang dari Madura turut menjadi bagian dari gelombang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, meskipun kisah individual dan jejak perjuangan mereka masih membutuhkan dokumentasi sejarah yang lebih serius.
Karena itu, sejarah kepahlawanan nasional semestinya tidak hanya menghadirkan nama-nama besar yang tercatat dalam buku pelajaran, tetapi juga menggali kisah para pejuang lokal yang mungkin tidak memperoleh tempat memadai dalam historiografi nasional.