Bupati Pamekasan Ancam Tindak Tegas Rumah Sakit yang Diskriminasi Pasien

Bupati Pamekasan Ancam Tindak Tegas Rumah Sakit yang Diskriminasi Pasien
TEGAS; Bupati Pamekasan, Kholilurrahman saat sambutan pada kegiatan penutupan MTQ ke-32 tingkat kabupaten, kemarin.

PAMEKASAN, Lébur.id – Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kholilurrahman memberikan Instruksi kepada para petugas fasilitas kesehatan (faskes) agar segera melayani pasien yang sedang dalam kondisi darurat atau kritis.

Instruksi itu disampaikan saat sambutan pada kegiatan penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-32 tingkat Kabupaten Pamekasan di area monumen Arek Lancor, Kamis (24/9/2026) malam.

Dikatakan, pihaknya tidak ingin peristiwa meninggalnya seorang anak di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, lantaran orang tuanya terkendala biaya menimpa masyarakat Pamekasan lainnya.

Ke depan, ia meminta pihak rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) tidak membedakan status antara pasien umum dengan pasien BPJS. Terlebih, pasien yang dalan kondisi memerlukan penanganan medis yang cepat alias kritis.

“Saya sudah sampaikan kepada direktur rumah sakit, baik Rumah Sakit dr. H. Slamet Martodirdjo, maupun Rumah Sakit Waru, dan pimpinan Puskesmas. Kalau ada orang sakit kritis, nyawanya sudah senin-kamis tidak perlu ditanya ini BPJS atau umum,” tegasnya.

Pihaknya berjanji akan menjatuhkan tindakan tegas terhadap tenaga medis yang masih membedakan pelayanan berdasarkan status pasien. Selain itu, ia juga meminta partisipasi masyarakat untuk tidak segan melaporkan apabila menemukan kejadian tersebut di rumah sakit atau puskesmas.

“Kalau ada perawat yang bertanya ini apa BPJS atau umum, saya minta perawat itu difoto, namanya difoto, dan akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Ia memungkasi, pihaknya siap membantu masyarakat yang tidak mampu berobat akibat terkendala biaya. Sehingga, masyarakat yang memiliki keluarga sakit untuk segera membawanya ke fasilitas kesehatan agar bisa mendapat penanganan medis.

“Kalau nanti terpaksa tidak bisa membayar, pemerintah yang akan membayar. Kalau pemerintah tidak bisa membayar, saya yang bertanggung jawab untuk mengganti,” tutupnya. (kin)