PAMEKASAN, Lebur.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025.
Penghargaan atas raihan itu diterima langsung oleh Bupati Pamekasan, Kholilurrahman dengan didampingi Ketua DPRD setempat, Ali Masykur di Kantor BPK RI Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jum’at (29/5/2026).
Luar biasanya, penghargaan WTP tersebut merupakan yang ke-12 secara berturut-turut setiap tahun. Terhitung dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan tahun 2025.
“Pertama saya sampaikan terima kasih kepada BPK yang telah dengan sungguh-sungguh melakukan pemeriksaan dalam waktu yang lama. Dan, alhamdulillah hasilnya membanggakan, yaitu Pamekasan tetap meraih opini WTP,” kata Bupati Kholilurrahman saat ditemui di acara Festival Berkah Royco di area Monumen Arek Lancor, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, opini WTP menunjukkan sistem pengelolaan pemerintahan dan administrasi keuangan di daerahnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kendati begitu, sejumlah catatan dari BPK dalam raihan WTP terbaru akan menjadi perhatian serius bagi pihaknya untuk dilakukan perbaikan pada tahun yang akan datang.
“Ke depan tugas kita bagaimana meningkatkan, karena untuk mengelola anggaran yang begitu besar untuk on the track 100 persen, itu sebuah kesulitan tersendiri,” ujarnya.
Selain itu, ia bersyukur sebab raihan WTP merupakan tanda dari kekompakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Pamekasan. Hal itu penting guna meningkatkan kinerja roda pemerintahan yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat.
“Ini hasil kerja sama kita, eksekutif dan legislatif, karena kita semuanya harus padu dan hasilnya bisa membahagiakan,” ungkapnya.
Sementara, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mampu mempertahankan opini WTP yang ke-12 ini. Ia menilai, raihan itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
“Saya juga ikut mendampingi pak Bupati, karena bagian dari syarat menerima WTP itu harus ketua DPRD dan Bupati. WTP itu wajib setiap tahun kita terima,” jelasnya di lokasi yang sama. (lum)