PAMEKASAN, Lebur.id – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, meminta para ulama dan tokoh masyarakat Madura untuk berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat di pulau garam.
Hal itu ia sampaikan pada kegiatan ‘Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi’ di auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Minggu (10/5/2026).
“Kami mohon do’a restu, ini ada Kiai-Kiai. Kami mohon do’a restu untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Pulau Madura. Kami mohon didampingi, kami mohon diberi saran, diberi kritik, diberi masukan,” ujarnya ketika memberikan sambutan.
Kemudian, Gus Ipul, sapaannya, juga berharap agar para ulama Madura untuk ikut mendorong dan memperkuat pendidikan keagamaan di Sekolah Rakyat di empat kabupaten di Madura.
Selain itu, Gus Ipul menegaskan bahwa terdapat tiga tugas khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepadanya. Pertama yakni akurasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang diberi tugas adalah BPS (Badan Pusat Statistik). Dulu Kementerian Sosial punya data sendiri, BKKBN punya data sendiri, Bappenas punya data sendiri, daerah punya data sendiri. Kata Presiden itu akhiri, datanya data tunggal dan yang mengelola yaitu BPS,” tegasnya.
“Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian yang lain ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data,” lanjutnya.
Tugas kedua yaitu penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Pihaknya mengakui bahwa sejauh ini berdasarkan data BPS pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 persentase penyaluran bansos yang ditengarai tidak tepat sasaran masih lumayan tinggi.
“Ini data jadi pedoman. PKH (Program Keluarga Harapan) itu 45 persen tidak tepat sasaran, PIP (Program Indonesia Pintar) 43 persen, BBM wah lebih tinggi lagi 82 persen, listrik 58 persen, LPG juga 60 persen,” jelasnya.
“Nah berbekal data ini, Presiden membentuk tim percepatan digitalisasi bansos yang diketuai oleh Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan),” imbuh mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode itu.
Sedangkan tugas ketiga yakni maksimalisasi program Sekolah Rakyat. Ia berharap agar para kepala daerah, dinas sosial, serta tenaga pendamping sosial di empat kabupaten di Madura untuk berkolaborasi antar sektor demi suksesnya salah satu program prioritas nasional itu.
Sementara, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman menyampaikan terima kasih kepada Mensos RI atas kehadiran sekaligus perhatian yang diberikan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Pamekasan.
Dikatakan, realisasi program Sekolah Rakyat di daerahnya sejauh ini berjalan lancar dengan jumlah siswa 50 orang, 25 laki-laki dan 25 perempuan.
Di sisi lain, Kiai Kholil juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPS guna melakukan pemutakhiran data DTSEN agar penyaluran bansos di daerahnya lebih tepat sasaran.
“Kita semua memahami bahwa keberhasilan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat tergantung pada data yang baik, data yang adil, dan data yang menampilkan kondisi sosial masyarakat yang benar,” terangnya.
Pantauan di lapangan, hadir menyambut Mensos RI, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur, Restu Novi Widiani, Kepala Dinsos Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, para pendamping PKH, operator sosial desa, serta para penggerak Sekolah Rakyat. (lum)