Lebur.id

Soroti Persiapan RUPS, Legislator Muda PKB Minta Pemprov Tuntaskan Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim

Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Nur Faizin.

SURABAYA, Lebur.id – Anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, menyoroti langkah pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim yang justru menggelar rapat bersama panitia seleksi (pansel) persiapan pemilihan direksi dan komisaris Bank Jatim.

Bukan tanpa alasan, sebab rapat yang dilakukan sebelum persiapan rapat umum pemegang saham (RUPS) itu digelar ditengah polemik kasus kredit fiktif Bank Jatim cabang Jakarta yang hingga kini belum tuntas.

Menurut Nur Faizin, sebelum melaksanakan persiapan menuju RUPS pemilihan direksi dan komisaris baru, pemprov bersama Bank Jatim harusnya lebih dulu menuntaskan kasus yang sejauh ini sudah menyeret 4 tersangka itu. Hal itu demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap bank pelat merah milik Pemprov Jatim tersebut.

“Jika hanya mengganti jajaran direksi dan komisaris namun tidak disertai dengan evaluasi menyeluruh dan mengungkap aktor dibalik kredit fiktif ini, maka hal ini bisa jadi akan terulang dikemudian hari dan bahkan bisa lebih besar,” ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Senin (28/4/2025).

“Semestinya Pemprov serius lakukan audit internal Bank Jatim dulu dan memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang,” lanjutnya.

Selain itu, langkah tersebut juga dinilai seakan-akan sebuah strategi Pemprov untuk menenangkan publik dan dan terkesan cuci tangan atas kasus yang telah merugikan negara lebih dari setengah triliun rupiah itu.

Ia pun menyingung pernyataan sekretaris daerah (Sekda) provinsi , Adhi Karyono, yang menyebut bahwa kerugian negara dalam kasus tersebut telah berkurang dan tersisa kerugian sejumlah Rp 268,8 miliar.

“Yang berhak menghitung dan menilai kerugian negara itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), bukan Pemprov. Ada apa ini kok Pemprov buru-buru umumkan kerugian telah berkurang sekian, sementara penghitungan resmi masih proses di BPK,” tegasnya.

Oleh karenanya, politisi muda yang akrab disapa Mas Jen itu menilai panitia khusus (pansus) DPRD harus segera digelar. Sebab menurutnya dalam menyelesaikan kasus sebesar itu tidak mungkin selesai jika hanya dilakukan oleh setingkat pegawai kelas bawah, terlebih kasus itu terjadi di bank cabang.

Sehingga, Mas Jen menduga ada campur tangan elit dalam kasus itu. Namun berusaha ditutupi dengan mengorbankan karyawan kelas bawah.

“Kredit ini berjumlah setengah triliun lebih, sangat mungkin ada elit yang terlibat, jangan sampai pegawai kelas bawah di Bank Jatim ini yang dikorbankan untuk menyelamatkan elit yang menjadi actor, maka untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh Pansus Bank Jatim harus segera digelar” tutupnya. (lum)

Exit mobile version