PAMEKASAN, Lebur.id – Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam, mengecam tindakan penyelundupan 9 ton pupuk bersubsidi asal Pamekasan yang berhasil diamankan Polres Tuban, Senin, (24/01/21) lalu.
Menurutnya, kasus tersebut menjadi jawaban dari kelangkaan pupuk di daerahnya. Disamping itu, pihaknya memastikan tidak adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kepemerintahannya dalam kasus tersebut.
“Bagi saya, kelangkaan pupuk ini sudah ada jawabannya. Dan saya memastikan bahwa ini tidak ada keterlibatan dengan ASN, karena ini antara agen dan distributor,” ungkapnya kepada para jurnalis, Kamis, (03/02/22).
Lebih lanjut, dia mengimbau Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut, karena menurutnya tindakan penyelundupan itu sangat merugikan petani pamekasan di tengah situasi pandemi saat ini.
“Menurut saya, pihak berwajib harus segera memproses dan mengungkap pelaku dan modus kasus penyelundupan ini dan saya mendukung penuh ikhtiar seluruh APH, karena ini melanggar kewenangan dan kewajiban distributor dan agen serta merugikan petani di tengah pandemi,” tegasnya.
Disamping itu, pihaknya akan segera mengadakan rapat evaluasi di internal Pemkab Pamekasan. Dengan tujuan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan ASN dalam kasus tersebut, serta akan mengusulkan pencabutan hak sebagai agen pupuk bersubsidi bagi pelaku.
“Di internal pemerintahan kita akan segera rapat untuk, pertama, memastikan ketidakterlibatan aparatur sipil. Kedua, langkah strategis yg perlu dilakukan oleh Pemkab akan mengusulkan kepada BUMN yg menangani pupuk untuk mencabut hak sebagai agen,” terang Bupati yang akrab disapa Mas Tamam itu.
“Yang penting begini, pertama petani harus dibela, kedua pupuk ini menjadi kebutuhan petani dan alhamdulillah bantuan pupuk, bibit serta call handtractor oleh Pemkab berjalan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (lum)